Harian IndoJakarta – Larangan penggunaan cadar bagi mahasiswi yang diterapkan Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta menuai reaksi dari berbagai pihak. Tak terkecuali Majelis Ulama Indonesia (MUI). Mereka meminta kepada pihak UIN untuk mengakji ulang soal larangan pemakaian cadar di kampus tersebut.
Sekretaris Jendral MUI, Anwar Abbas menilai kekhawatiran pihak kampus atas munculnya paham radikal di kalangan mahasiswi bercadar tidak beralasan. “Saya bingung juga kenapa orang bercadar dikaitkan dengan terorisme, ini kan kasusnya di UIN Jogja. Saya rasa orang bercadar itu akan tersinggung,” ujarnya pada Rabu (7/3/2018).
Menurut dia, tak semua mahasiswi bercadar menganut paham radikal. “Misalkan saya bercadar dan saya anti terorisme terus saya dihubungkan dengan terorisme, saya kan tersinggung,” ungkapnya.
Dia berpendapat, aturan dari Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi yakni UUD 1945. Disebutkan, negara menjamin kemerdekaan bagi tiap penduduk untuk menganut dan menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaan masing-masing.
Baca juga: Tinjau Proyek MRT, Jokowi: Saya Ingin Sebuah Kepastian
“Rektor itu menyatakan pemakaian cadar itu menimbulkan mudarat karenanya melarang sesuatu yang secara hukum Islam mubah,” ucapnya. “Makanya bagi saya pernyataan rektor itu debatable, menurut dia logikanya benar, tapi kalau diuji itu bisa kesulitan menjawab,” ungkapnya.
Bahkan, Anwar mengaku bingung terkait kebijakan kampus tersebut yang melarang mahasiswanya menggunakan cadar. Dasar dari dikeluarkannya kebijakan tersebut juga patut dipertanyakan. (Tita Yanuantari – www.harianindo.com)
