Harian IndoJakarta – Mahkamah Agung memutuskan untuk membatalkan pelarangan motor melintas di Jalan Thamrin yang pernah dibuat di era kepemimpinan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).
Namun demikian, pihak kepolisian menganggap pembebasan motor di Jalan Thamrin justru tidak sejalan dengan konsep penataan kawasan Thamrin yang telah direncanakan oleh Pemprov DKI Jakarta.
“Iya ini sangat disayangkan, karena nantinya (jika motor diperbolehkan melintas kembali), tidak sesuai dengan konsep Pemprov DKI,” tutur Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Halim Pagarra, Selasa (9/1/2018).
Menurut penuturuan Halim, Pemprov DKI telah membuat konsep penataan di kawasan Thamrin-Sudirman, dimana nantinya Jalan Thamrin akan dibuat 4 lajur, untuk jalur cepat dan satu jalur khusus bus TransJakarta, serta pelebaran trotoar hingga 15 meter.
“Sementara motor kan tidak pas kalau dimasukkan ke jalur cepat, sehingga ini tidak sesuai dengan konsep yang DKI punya,” ujarnya.
Karena itu Halim menyarankan agar Pemprov DKI mempelajari dan mengkaji terlebih dahulu putusan MA tersebut.
“Saya sarankan ke Pemda untuk melihat kembali apa yang diinginkan masyarakat sebagai pemohon dan apa putusan MA (agar) harus seimbang,” lanjutnya.
Selain itu menurut Halim, peraturan pelarangan motor melintas di kawasan Thamrin yang telah dibuat oleh Ahok tidak bertentangan dengan UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, karena dalam Pasal 133 UU tersebut diatur soal pembatasan kendaraan bermotor.
“Dalam pasal tersebut diperbolehkan melakukan pembatasan kendaraan,” tandasnya.
(samsul arifin – www.harianindo.com)
