Bengkulu – Jaksa Penuntut Umum menuntut mantan Gubernur Bengkulu Junaidi Hamsyah dengan hukuman tiga tahun penjara atas dakwaan korupsi yang dilakukannya. JPU Novita, di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Kota Bengkulu, Jumat, menyebut, terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana yang dituangkan dalam dakwaan subsider Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana ...

Bandung – Pengacara kasus dugaan pelanggaran Undang-undang informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang menjerat Buni Yani, Aldwin Rahadian, menolak segala tuntutan jaksa karena berdalih tidak ada unsur pidana yang menjerat kliennya. “Tidak ada saksi yang dihadirkan melihat betul klien kami Buni Yani memotong video Ahok. Analisis yuridis yang dilakukan, itu asumsi JPU,” ujar Rahadiandi Bandung pada Selasa (17/10/2017). Dalam ...

Jakarta – Sidang kasus dugaan pelanggaran UU ITE dengan terdakwa Buni Yani kembali dilanjutkan di Gedung Dinas Perpustakaan dan Arsip (Dispusip), Jalan Seram, Kota Bandung, Selasa (17/10/2017), dengan agenda pembacaan pleidoi yang dilakukan kuasa hukum Buni Yani. Di tengah-tengah pembacaan pledoi, salah satu tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang berada di sebelah kiri kursi terdakwa Buni Yani tiba-tiba menginterupsi dengan ...

Jakarta – Seperti yang telah dikabarkan sebelumnya, Buni Yani didakwa menyebarkan informasi lewat media sosial yang menimbulkan kebencian terhadap masyarakat berdasarkan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Selain itu juga ada dakwaan mengenai dirinya yang mengubah video Ahok serta pelanggaran terhadap UU ITE yang membuat jaksa akhirnya menjatuhkan pidana penjara selama 2 tahun dan denda Rp 100 juta subsider 3 ...

Jakarta – Terdakwa kasus suap pengurusan calling visa dan pembuatan paspor Dwi Widodo dituntut hukuman 5 tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsidier 6 bulan kurungan. Jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan Dwi terbukti secara sah dan meyakinkan menerima suap sebesar Rp 524,35 juta dan 63.500 ringgit Malaysia. “Terdakwa juga terbukti menerima voucher hotel senilai Rp10,807 juta dari ...

Bandung – Buni Yani kembali melakoni sidang ketujuh dalam dakwaan pelanggaran UU ITE. Jaksa penuntut umum (JPU) pun memanggil tiga saksi dalam sidang yang berlangsung di Gedung Perpustakaan dan Arsip Kota Bandung pada Selasa (1/8/2017). Ketiga saksi yang dihadirkan. Mereka adalah dua saksi pelapor, Ucok Edison Marpaung dan Arianisti Zulhanitam, serta satu saksi dari Dinas Komunikasi, Informasi, dan Statistik Pemprov ...

Jakarta – Tim penasihat hukum Buni Yani melayangkan protes terkait barang bukti berupa video yang ditampilkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam sidang lanjut dugaan kasus pelanggaran UU ITE yang menjerat pengunggah video berisi aktivitas Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) di Kepulauan Seribu itu. Aldwin Rahadian selaku salah satu pengacara Buni Yani menganggap rekaman video yang ditampilkan JPU itu tidak sah karena ...

Jakarta – Sidang pembacaan tuntutan terhadap Dimas Kanjeng Taat Pribadi memang sempat tertunda sebanyak tiga kali. Namun, akhirnya sidang tersebut dilangsungkan pada Senin (3/6/2017) di Pengadilan Negeri Kraksaan, Probolinggo. Dalam sidang tersebut, terdakwa kasus pembunuhan Abdul Gani itu dijatuhi hukuman seumur hidup oleh jaksa penuntut umum (JPU). Sidang yang digelar mulai pukul 13.00 tersebut, JPU Rudi Prabowo menyatakan bahwa terdakwa ...

Jakarta – Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengkritisi sikap Jaksa Penuntut Umum (JPU) kasus penistaan agama yang hingga kini berkukuh belum mencabut permohonan banding. Padahal, terpidana Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok melalui keluargaya sudah mencabut upaya perlawanan hukum itu. “Sikap jaksa yang tetap banding, sementara terpidana sudah melepaskan haknya untuk tidak mengajukan upaya hukum banding itu menjadi sia-sia,” kata Wakil Ketua ...

Jakarta – Tim Kuasa Hukum Ahok telah resmi mencabut permohonan banding yang diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara terkait kasus penodaan agama. Namun, tak begitu dengan Jaksa Penuntut Umum (JPU). Saat ini, JPU masih mengajukan permohonan banding terkait putusan yang dibuat oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Terkait banding JPU tersebut, Tim Advokasi GNPF-MUI menilai langkah JPU mengajukan banding ...