Yogyakarta – Seperti yang telah diketahui bersama, Instruksi Kepala Daerah No. K 898/I/A/75 tentang penyeragaman kebijakan pemberian hak atas tanah kepada warga negara Indonesia (WNI) nonpribumi masih diberlakukan oleh Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Kepala Biro Hukum Setprov DIY Dewo Isnu Broto Imam Santoso mengatakan bahwa kebijakan yang dimulai sejak tahun 1975 atau di era Gubernur Sri Sultan Hamengku ...