Jakarta –
Pemerintah menaikkan Harga Eceran Tertinggi (HET) Oilita dari Rp 14.000 per liter menjadi Rp 15.700 per liter. Sejalan dengan itu, mayoritas daerah menaikkan harga Minyakita di atas HET.
Berdasarkan Sistem Pengawasan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP) Kementerian Perdagangan (Kemendag), terpantau harga Minyakita yang sesuai atau lebih rendah dari HET hanya terjadi di beberapa provinsi, seperti Jawa Timur, Sumatera Barat. dan Bangka Belitung. Bahkan, Minyakita dijual hingga Rp 18.500 per liter di Maluku Utara.
Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) Sahat Sinaga mengatakan alasan tingginya harga Minyakita di pasaran. Menurut dia, kenaikan tersebut terjadi karena adanya aksi penimbunan dari distributor kedua hingga pengecer. Dia menilai penimbunan itu dilakukan distributor ketika beredar kabar HET Oilita akan mengalami kenaikan.
“Iya soalnya bakal ada kenaikan kan. Tapi mereka juga kewalahan, Mei nggak jalan, Juni juga nggak jalan. Nah, akhirnya keluar tepat waktu, tapi di bulan Juli mulai (berakumulasi lagi) ,” kata Sahat saat ditemui di Hotel JS Luwansa, Jakarta Selatan, Kamis (5/9/2024).
|
Baca juga: Minyak Mahal & Langka Usai HET Naik, Zulhas Buka Suara
|
Lebih lanjut, dia mengakui produsen minyak goreng terus lancar menyuplai minyak goreng ke distributor. Untuk itu, dia mengimbau pemerintah segera mengeluarkan kebijakan. Jangan sampai pihak lain mendengar informasi mengenai kebijakan tersebut terlebih dahulu.
“Makanya (makanya) kalau pengumumannya segera, jangan lama-lama. Saya kurang ngerti, katanya sekarang buat satu peraturan saja nanti ke mana-mana. Ya, itu bukan salah kami,” jelasnya.
Untuk menghindari kejadian serupa, dia mendorong pemerintah menyalurkan Oilita melalui Bulog atau BUMN Pangan, ID pangan. Ia pun membandingkannya dengan Pertamina yang menanganinya dari hulu hingga hilir. Dengan model kerja tersebut, ia yakin dapat memperkecil disparitas harga antara HET yang ditetapkan dengan pasar.
“Sekarang logikanya begini, kenapa kalau Pertamina bisa, karena bekerja dari hulu ke hilir. Itu model yang saya katakan. Nah, pemerintahnya ada dua, Bulog dan ID Food. Misalnya ada penugasan ke Bulog. di daerah ini, di ID Food dari sini, jadi “Yang jelas tanggung jawab harus dibagi, kalau tidak nanti akan terjadi konflik di antara mereka,” imbuhnya.
Saksikan juga videonya: Wakil Ketua Komisi VI DPR Buka Suara Soal Rencana Kenaikan Harga Minyak
(Gambas: video 20 detik)
(itu/itu)