Jakarta – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyoroti wacana dari Presiden Joko Widodo untuk menambah posisi wakil menteri sebanyak enam. Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera mengkritik rencana tersebut lantaran berdampak pada kinerja Presiden yang bakal terhambat.
“Langkah ini justru dapat membuat niat kerja, kerja, dan kerja Pak Jokowi jadi terhambat masalah koordinasi. Saya jadi bertanya, apa maksud Pak Presiden? Rakyat berhak tahu,” kata Mardani Ali Sera pada Sabtu (09/11/2019).
Mardani memahami bahwa penunjukan tersebut merupakan bagian dari hak prerogatif Presiden. Akan tetapi, Mardani memandang bahwa seharusnya rencana tersebut tak bertabrakan dengan wacana perampingan birokrasi.
Selain itu, Mardani juga menyebut bahwa kabinet yang gemuk berpotensi menyebabkan anggaran yang membengkak.
“Rakyat berhak menilai apa ini tidak bertabrakan dengan niat merampingkan birokrasi. Belum lagi pos anggaran yang dikeluarkan,” ungkapnya.
“Terlepas dari itu, bab anggaran yang membengkak dan koordinasi yang memanjang sudah pasti,” imbuh Mardani.
Diberitakan sebelumnya bahwa Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengungkapkan adanya wacana penambahan enam posisi wamen. Meski demikian, belum ada keterangan lebih rinci terkait jabatan tersebut.
“Ada enam lagi rencana sih. Rencana. Tapi saya belum saya pastikan,” kata Moeldoko di Rapimnas HKTI di Discovery Ancol Hotel, Jalan Lodan Timur, Ancol, Jakarta Utara, Sabtu (09/11/2019). (Elhas-www.harianindo.com)
