Jakarta- Menko Polhukam Mahfud MD membolehkan Persaudaraan Alumni (PA) 212 untuk menyelenggarakan reuni di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta, pada 2 Desember 2019. Menurutnya, lantaran Indonesia adalah negara demokrasi.
“Silakan saja, negara ini negara demokrasi. Saya kan tidak boleh ‘oh tidak boleh’. Silakan saja,” ungkap Mahfud di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Selasa (05/11).
Kendati tidak melarang, Mahfud menghimbau kepada PA 212 bahwa aparat keamanan sudah memiliki standar tersendiri untuk melakukan pengamanan. Jika PA 212 tidak mentaati standar aturan yang berlaku, maka akan dijalankan standar yang lainnya.”Ini negara hukum,” ujarnya.
Di sisi lain, Mahfud mengungkapkan bahwa dirinya tidak menjalin komunikasi dengan PA 212 terkait akan digelarnya acara reoni tersebut. Ia sepenuhnya menyerahkan acara tersebut kepada pihak Kepolisian.
“Komunikasi itu kan, pertama dia berkomunikasi dengan aparat Kepolisian untuk memberi tahu. Lalu aparat mempelajari, lingkungan strategisnya seperti apa, risikonya seperti apa,” tuturnya.
Sebelumnya, telah beredar di media sosial poster bertajuk “Munajat untuk Keselamatan Negeri: Maulid Agung dan Reuni Alumni 212”. Ketua Umum PA 212 Slamet Maarif mengonfirmasi kebenaran kabar bahwa pihaknya akan menggelar reuni PA 212.
Awalnya, aksi 212 dibentuk oleh gerakan massa umat Islam yang melayangkan protes terhadap pernyataan berbau SARA dari Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Pasca menyelenggarakan aksi 411 pada 4 November 2016, GNPF Ulama lalu menginisiasi Aksi 212 pada 2 Desember 2016.
Aksi tersebut akhirnya menjadi agenda tahunan untuk digelar dan diklaim mendatangkan tujuh juta massa aksi. Pada tahun lalu, calon Presiden Prabowo Subianto turut diundang dalam acara tersebut.
Sementara, Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GPNF) Ulama, Yusuf Muhammad Martak, memberikan kepastian bahwa Reuni PA 212 akan diselenggarakan pada 2 Desember 2019.
“Jadi reuni itu pasti akan diadakan setiap tahun, karena sudah berjalan dua periode 2017 dan 2018. Jadi di 2019 nanti reuni akan diadakan lagi,” ujar Yusuf di Gedung Majelis Ulama Indonesia, Jakarta, Selasa (05/11).
Dia mengharapkan bahwa jumlah perserta yang ikut pada tahun ini tidak jauh berbeda dengan tahun lalu. Ia masih belum bisa memberikan kepastin terkait waktu digelarnya acara tersebut. “Apakah dimulainya tengah malam menjelang pagi hingga selesai pagi hari atau dimulai pagi hari itu menjadi pembahasan,” jelasnya.
Yusuf menekankan bahwa acara yang nantinya diselenggarakan tidak ada agenda politik sama sekali lantaran tidak bebarengan dengan kontestasi politik.
“Mudah-mudahan yang hadir dulu punya waktu, keuangan dan sebagainya dan tidak hanya karena ada momen momen Pilpres, insya Allah. Tapi itu tidak menjadi suatu target bagi kita mengenai jumlah. Semangat dan kebersamaan tetap harus kita jaga,” pungkasnya. (Hr-www.harianindo.com)
