Jakarta – Politisi Demokrat Ferdinand Hutahaean melontarkan sindiran terhadap aksi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang justru melempar kesalahan terhadap sistem e-budgeting yang dibuat pada masa Gubernur DKI Jakarta sebelumnya, Basuki Tjahaja Purnama. Ferdinand pun menuding tanpa menyebuatkan nama secara khusus bahwa yang menyalahkan berarti membuktikan kebodohan dirinya sendiri.
Kata Ferdinand, sebobrok-bobroknya sistem tidak akan bisa korup lantaran dijalankan manusia.
“Sistem seburuk apa pun tak akan bisa korup karena dioperasikan manusia. Sistem sebaik apa pun tetap bisa korup bila manusianya punya niat korup dan punya otak maling. Jadi yang menyalahkan sistem, sama saja ia menyatakan dirinya bodoh,” ungkap Ferdinand dalam akun Twitternya, @FerdinandHaean2, Kamis (31/10/2019).
Sejumlah program pengadaan barang yang tertuang dalam RAPBD 2020 DKI Jakarta menulai polemik lantaran jumlah anggarannya tak wajar.
Seperti, anggaran yang digunakan untuk pengadaan lem Aibon mencapai Rp 82 miliar dan bolpoin Rp 123 miliar. Anies berdalih bahwa dua hal komponen tersebut belum selesai untuk dibahas.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan dengan tegas bahwa yang menjadi penyebab permasalahan tersebut adalah sistem e-budgeting.
Anies menuturkan bahwa dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), pihaknya baru sebatas membahas sampai kegiatan dan jumlah anggaran.
Sementara sistem e-budgeting mewajibkan harus ada nama komponen yang dibutuhkan.
E-Budgeting merupakan sistem penyusunan anggaran yang dirancang pada masa Gubernur DKI Jakarta sebelumnya, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. Sistem itu dibuat untuk memberikan kemudahan bagi Pemprov DKI dalam menyusun anggaran.
Anies menilai bahwa sistem tersebut tidak sepenuhnya terdigitalisasi. Menurutnya untuk melakukan verifikasi anggaran masih dilakukan secara manual.
“Ini sistem digital tetapi masih mengandalkan manual, sehingga kalau ada kegiatan-kegiatan jadi begini,” tutur Anies di Balai Kota, Jakarta Pusat, Rabu (30/10/2019).
Lantaran masih bekerja secara manual, Anies mengklaim bahwa banyak anak buahnya yang memasukkan nama komponen kegiatan sembarangan, lantaran belum ada pembahasan.
Anies mengklaim bahwa jika sistem e-budgeting itu pintar maka bisa mendeteksi hal tersebut.
“Kalau sistem smart, maka dia akan melakukan verifikasi untuk kegiatan a,b,c,d. Enggak logis kalau dilakukan dengan angka tidak poposional,” katanya.
Bahkan, Anies mengklaim bahwa hal tersebut sering terjadi sejak sistem tersebut digunakan. Ia mengungkapkan hanya siap menggunakan sistem tersebut dan masih menimbulkan permasalahan.
Anies menyatakan dengan tegas bahwa dirinya tidak ingin memberikan ‘warisan’ serupa kepada gubernur selanjutnya.
“Karena saya menerima warisan nih, sistem ini. Saya tidak ingin meninggalkan sistem ini untuk gubernur berikutnya,” tukas dia. (Hr-www.harianindo.com)
