Sukabumi – Joko Widodo, selaku Presiden RI kerap membahas terkait pencegahan dalam konteks korupsi. Oleh karena itu, KPK memberikan usul kepada Jokowi demi melanggengkan hal itu.
“Kalau memang mau berfokus pada pencegahan, itu mestinya malah saran saya kaya kabinet kemarin, dibentuk Menteri Pengawasan dan Pengendalian,” kata Ketua KPK Agus Rahardjo di Sukabumi, Jawa Barat, Jumat (25/10/2019).
Di sisi lain, Agus menyinggung Jokowi yang berkampanye terkait e-planning dan e-budgeting. Menurut Agus, penerapan itu belum berpusat di pemerintahan.
“Kalau Anda lihat hari ini kampanye janjinya Pak Jokowi itu di planning dari budgeting, sekarang yang diterapkan mana? Belum ada. Ya, kan? Hanya ada Surabaya, DKI. Itu pun belum banyak,” kata Agus.
Terkait pelaksana sistem, Agus menilai sebaiknya dinaungkan dalam suatu kementerian yang dia sarankan tadi. Agus beranggapan bahwa inspektorat di masing-masing kementerian belum bekerja maksimal.
“Inspektorat kementerian digabungkan dikoordinasi oleh BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) jadi Kementerian Pengawasan dan Pengendalian langsung bertanggung jawab kepada Presiden. Saya pikir itu akan bekerja kalau arahnya ingin pencegahan, arahnya ingin membangun sistem ya. Itu akan sangat efektif sekali. Nanti Saudara sampaikan ke Pak Presiden ya, tolong ya,” kata Agus. (NRY-www.harianindo.com)
