Jakarta – Pengamat politik menilai bahwa kegiatan family gathering yang diikuti oleh presiden bersama para menteri dan keluarga dinilai tidak menghargai perasaan masyarakat. Pasalnya, kegiatan yang diselenggarakan pada Minggu (04/08/2019) kemarin bersamaan dengan pemadaman massal di Jakarta dan Jawa Barat.
“Aktivitas presiden yang justru dalam kondisi menyenangkan, bisa jadi kepekaan pejabat publik sudah hilang. Kondisi hari ini, publik tidak bisa menolak pemadaman listrik, tetapi paling tidak pejabat publik harus sanggup tunjukkan jika mereka bersama kesulitan warganya,” kata pengamat politik Dedi Kurnia pada Minggu (04/08/2019).
Baca Juga: Viral, Joget Seru Iriana Jokowi Bareng Para Menteri
Seyogianya, presiden, menteri, maupun para pejabat publik harusnya selalu ada ketika masyarakat membutuhkan. Ia memandang aktivitas presiden dan para pejabat yang bersenang-senang ketika masyakarat Jakarta mengalami pemadaman adalah bentuk hilangnya kesalehan politik.
“Hilangnya kesalehan politik itu, bisa saja karena presiden menganggap dirinya sebagai pimpinan tertinggi dari para pejabat negara lainnya, sehingga warga negara tidak dapat berinteraksi secara langsung, terutama dalam interaksi emosional. Imbasnya, jika ada kebutuhan publik yang harus terlayani, presiden dengan mudah mengalihkan itu pada pejabat lain,” papar peneliti dari Universitas Telkom Bandung tersebut.
Ia menilai bahwa seharusnya pejabat publik menyiarkan pemberitahuan apabila ada pemadaman listrik di Pulau Jawa sampai Bali. Hal itu dimaksudkan agar masyarakat bisa menerima mati listrik. Dedi menyimpulkan bahwa pemadaman kemarin merupakan bukti manajemen PLN yang buruk karena adanya kesalahan teknis yang menyebabkan mati listrik.
“Cukup menguatkan indikasi buruknya tata kelola PLN, bahkan BUMN sekaligus, terlebih tidak ada pejabat publik yang sigap mengambil tanggung jawab, sekurang-kurangnya memberikan pemakluman dan kompensasi atas keteledoran ini,” ujar Dedi. (Elhas-www.harianindo.com)
