Jakarta – Baru-baru ini, harapan penegakan sistem khilafah di Indonesia mulai disuarakan oleh Persaudaraan Alumni (PA) 212. Pelaksana Tugas (Plt) Ketua PA 212, Asep Syarifudin mengatakan bahwa khilafah akan ditegakkan di Indonesia pada tahun 2024. Baginya, sistem khilafah merupakan bagian dari syariat Islam.
Perihal wacana pendirian khilafah bukanlah hal baru. Menanggapi pandangan tersebut, Mahfud MD pernah memberikan pandangannya pada tahun 2017 lalu. Dalam seminar nasional bertajuk ‘Tantangan NKRI di Tengah Penetrasi Ideologi Transnasional’ di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga, Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) menantang siapapun yang dapat menunjukkan bukti yang mengharuskan sistem khilafah di Alquran dan hadis.
“Saya nantang siapa saja, di mana saja, di dalam forum yang terbuka. Yang bisa menunjukkan kepada saya, tentang adanya kholifah atau khilafah tentang adanya khilafah sebagai sistem pemerintahan, ya di dalam Alquran dan hadis. Saya katakan kalau khilafah banyak, tapi bukan dari Alquran dan alhadis. Itu adalah ciptaan para ulama berdasar kebutuhan, waktu, dan tempat masing-masing,” kata Mahfud pada Kamis (07/12/2017) silam.
Baca Juga: Golkar Sindir Sikap PA 212 Yang Menyebut Prabowo Pengkhianat
Meskipun sebanyak 57 negara Islam anggota OKI menganut sistem khilafah, akan tetapi penerapannya berbeda di tiap negara. Mahfud berargumen bahwa hal tersebut terjadi karena memang di Alquran dan hadis tidak ditentukan sistemnya seperti apa.
“Kenapa beda? Ya karena memang Alquran dan alhadis tidak mengajarkan sistemnya. Prinsipnya nilainya mengajarkan bahwa khilafah harus berkeadilan. Tapi kalau sistemnya seperti apa, tidak ada,” ujar Mahfud.
Mahfud juga mengingatkan bahwa mengganti sistem pemerintahan secara radikal bukanlah hal yang mudah. Terlebih dengan sistem belum tentu sesuai dengan karakter bangsa Indonesia.
“Jadi jangan berpikir mau mengganti sistem yang radikal karena tidak ada di dalam Alquran dan hadis sistem yang betul-betul menurut Islam seperti apa? Tidak ada. Arab Saudi yang dikatakan negara Islam di sana banyak korupsi juga sehingga sekarang terjadi pemecatan-pemecatan di kalangan elite, katanya islam itu khilafah. Mau niru Brunei? Di Brunei mau disebut sebagai contoh kita nggak suka, di sana nggak ada parlemen. Mau niru Malaysia? Mau niru Pakistan? Jadi semua buat sendiri-sendiri,” katanya.
Mahfud juga menyebutkan bahwa sejumlah ulama besar seperti KH Ahmad Asan Basir dan Kiai Ahmad Sidik serta Abdurrahman Wahid dari NU dan Muhammadiyah memiliki pandangan yang seragam bahwa sistem pemerintahan di Indonesia sudah selaras dengan ajaran Islam.
“Bahwa banyak konflik bukan karena sistemnya, tapi orangnya. Sama di Arab Saudi korupsinya banyak, di Malaysia sama, di Pakistan sama, di negara-negara yang disebut Islam, korupsinya juga banyak, pencurinya juga banyak, kan bukan karena sistem, orang miskinnya juga banyak itu lho,” papar Mahfud. (Elhas-www.harianindo.com)
