Jakarta – Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI Aswar Hasan berdalih terkait dengan segala tudingan perihal isu radikalisme yang lekat dengan dirinya. Belakangan, beredar tudingan bahwa Aswar masih terafiliasi dengan organisasi terlarang, Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), yang sudah dibubarkan pemerintah.
“Saya ini muslim moderat yang anti-radikal,” ujar Aswar saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan pada Selasa, 16 Juli 2019.
Aswar mengkliam banyak bergaul dan kerap diundang berceramah oleh orang-orang HTI, namun dia menegaskan tetap berkomitmen kuat menjaga nilai-nilai Pancasila dan demokrasi. “Bergaul dengan mereka bukan berarti saya sepandangan. Justru saya mengkanalisasi, melakukan deradikalisasi melalui ceramah-ceramah saya,” ujar bekas Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sulsel itu.
Isu radikalisme lekat dengan Aswar Hasan ketika dia menduduki jabatan sebagai Sekretaris Jenderal Komite Persiapan Penegakan Syariat Islam (KPPSI) Sulawesi Selatan. Kelompok itu kerap dihubung-hubungkan dengan nilai perjuangan Kahar Muzakkar, yang sejak lama memperjuangkan syariat Islam. Aswar mengklaim bahwa KPPSI sudah non-aktif. “Saya sendiri sudah non-aktif di KPPSI sekitar tahun 2004”, jelasnya.
Aswar menjaminkan bahwa keberadaannya di KPI tidak akan menyangkutkan dengan radikalisme. “Sekali lagi, saya muslim moderat dan anti-radikal,” ujar dia.
Aswar menambahkan, visi misinya juga sudah disampaikan secara terbuka saat fit and proper test di DPR. “Saya menginginkan penyiaran itu sesuai dengan aturan perundang-undangan. Itu jelas. Prinsip demokratis penyiaran itu menjadi komitmen saya, penyiaran yang sehat dan yang lebih mendidik,” ujar Aswar.
DPR RI mengesahkan Aswar bersama delapan anggota KPI periode 2019-2022 dalam rapat paripurna ke-22 di masa persidangan V tahun 2018-2019 siang ini, Selasa, 16 Juli 2019. Selanjutnya, sembilan komisioner KPI tersebut akan dilantik oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi. (Hari-www.harianindo.com)
