Jakarta – Pembubaran Koalisi Indonesia Adil dan Makmur yang sebelumnya mendukung pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno rupanya disayangkan oleh Raja Juli Antoni. Menurut Wakil Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN), koalisi tersebut masih bisa memegang peran sebagai oposisi yang melakukan fungsi kontrol terhadap pemerintahan Joko Widodo.
“Checks and balances penting dalam demokrasi. Dengan kata lain, mestinya partai-partai yang tergabung dalam BPN [Badan Pemenangan Nasional] dapat menjadi partai oposisi,” kata Antoni pada Jumat (28/06/2019).
Antoni menyebut saran agar para parpol pendukung Prabowo membentuk kaukus di parlemen. Secara definisi, kaukus adalah pertemuan dan kerja sama yang terhimpun atas berbagai figur atau partai politik untuk merumuskan perencanaan yang berorientasi kekuasaan.
Baca Juga: KPU Berharap Tak Ada Pengerahan Massa Saat Penetapan Pemenang Pilpres 2019
Menurut Antoni, keberadaan kaukus menjadi berguna sebagai pihak yang memberikan evaluasi dan kritik terhadap sejumlah kebijakan pemerintah.
“BPN tetap bisa dijadikan kaukus di DPR untuk mengkritisi dan mengevaluasi pemerintahan Pak Jokowi,” ujar Antoni.
Meskipun berpendapat demikian, Antoni berkata bahwa keputusan tersebut merupakan hak para parpol dari koalisi Prabowo.
“Tapi sekali lagi, pembubaran BPN sepenuhnya hak partai-partai yang mendukung Pak Prabowo. Monggo saja,” pungkasnya. (Elhas-www.harianindo.com)
