Jakarta – Setelah dibubarkannya Koalisi Indonesia Adil dan Makmur pendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, maka semua partai yang tergabung kini bebas menentukan arah politiknya masing-masing. Untuk Partai Demokrat, hingga kini masih belum menentukan secara pasti sikap politiknya.

“Terkait di mana posisi Demokrat, yang saya tahu sampai saat ini di internal belum diputuskan ya. Namun pada saatnya nanti Pak SBY selaku Ketua Umum Partai Demokrat bersama dengan jajaran pimpinan partai yang lain pasti akan mengeluarkan sikap dan putusan terkait hal itu,” ujar Ketua DPP PD Jansen Sitindaon pada Jumat (28/06/2019).

Baca Juga: Anggota Dewan Pembina Partai Gerindra Tak Setuju Merapat Ke Jokowi

Jansen mengklaim bahwa dengan pengalaman Demokrat selama 15 tahun, partainya siap menjadi bagian dari pemerintah atau oposisi. Demokrat mengaku siap apabila Presiden Jokowi memintanya untuk bergabung.

“Yang pasti pada prinsipnya sebagaimana pengalaman kami 15 tahun terakhir ini, Partai Demokrat siap berada di dalam maupun di luar pemerintahan,” kata Jansen.

“Dan lagian terkait soal-soal pengelolaan pemerintahan 5 tahun ke depan, Pak Jokowi selaku Presidenlah yang paling tahu kebutuhan dan tantangan apa yang akan dihadapi. Jika beliau melihat kebutuhan untuk menyelesaikan beberapa persoalan itu jawabannya ada di Demokrat, tentulah akan ada pembicaraan ke arah sana,” sambungnya.

Baca Juga: Politisi Cantik PSI Sarankan BPN Tetap di Jalur Oposisi

Lebih lanjut, Jansen mengatakan bahwa tak ada halangan berarti apabila Demokrat ingin berkoalisi dengan Jokowi. Terlebih kini antara Jokowi dengan Demokrat sudah sangat dekat.

“Mengenai potensi Demokrat kami kira Pak Jokowi sudah sangat mengenal Demokratlah. Sekarang ini kami Demokrat dalam posisi pasif, sambil menuntaskan puluhan gugatan pileg kami yang akan disidangkan MK khususnya yang berpotensi menambah kursi Demokrat,” ujar Jansen.

Sementara itu, Ketua DPP PSI Tsamara Amany menyarankan agar para partai pendukung Prabowo-Sandi tetap menjadi oposisi. Akan tetapi, untuk soal koalisi Tsamara tetap mempercayakan hal tersebut kepada Jokowi.

“Dalam negara demokrasi kita juga perlu oposisi. Baik juga kalau semua partai BPN jadi oposisi,” kata Tsamara. (Elhas-www.harianindo.com)