Jakarta – Menjelang sidang putusan sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK), sejumlah ormas seperti PA 212 dan GNPF berencana akan mengadakan aksi super damai sekaligus halalbihalal.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah Sunanto mengimbau agar semua pihak menghormati proses persidangan di MK. Tak hanya itu, ia menyinggung agar aksi halalbihalal tidak dimaksudkan untuk menekan hakim MK.
“Kalau mau halalbihalal ya silakan, tapi fungsikan itu halalbihalal dan bukan malah melakukan aksi mendeligitimasi atau mendesak dan menekan hakim untuk melakukan putusan,” kata Sunanto pada Selasa (25/06/2019).
Baca Juga: PKS Menyinggung Tuduhan Radikal di Sidang MK Kepada Pihak 02
Rencananya, hasil Rapat Musyawarah Hakim (RPH) akan diumumkan pada 27 Juni nanti. Sunanto berharap keputusan apapun yang dikeluarkan oleh MK merupakan keputusan yang objektif demi menghindari perdebatan lanjutan.
Selain itu, ia merekomendasikan masyarakat untuk tidak ikut dalam aksi yang berpotensi memecah belah. Sebaiknya masyarakat lebih fokus dalam membangun bangsa dalam kebersamaan.
“Maka kami berharap semua pihak kembali merajut kebersamaan untuk bangsa ke depan,” kata Sunanto.
Perihal aksi kawal sidang yang akan digelar hingga Jumat (28/06/2019), ia menilai bahwa aksi tersebut telah hilang relevansinya
Baca Juga: PA 212 Klaim Sudah Surati Polisi Ingin Tetap Gelar Aksi di MK
Sunanto menilai, sebenarnya aksi massa itu sudah tidak relevan dengan kondisi yang terjadi. Dia menilai aksi itu dapat membuat disintegrasi di tengah masyarakat. Terlebih, Sunanto berpandangan bahwa di dalam proses persidangan, majelis hakim sudah transparan.
“Saya kira itu tidak boleh dilakukan terus menerus dengan landasan bahwa payung hukum dan gugatan hukum sudah dilakukan dan kita tinggal menunggu MK,” pungkasnya. (Elhas-www.harianindo.com)
