JAKARTA – Beredar kabar bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah membuka pintu untuk jatah menteri ke partai non koalisi Indonesia kerja (KIK), hal tersebut diragukan oleh PDI Perjuangan sebagai partai pengusung utama Jokowi. Wakil Sekjen PDI Perjuangan Ahmad Basarah mengklaim tidak percaya bahwa Jokowi membuka tawaran posisi menteri ke Partai Gerindra.

“Saya belum yakin betul bahwa ada tawaran menteri dari Jokowi kepada Gerindra. Karena saat ini TKN (Tim Kampanye Nasional) sedang fokus menyiapkan persidangan gugatan PHPU (perselisihan hasil pemilihan umum) ke MK (Mahkamah Konstitusi),” ujar Ahmad Basarah kepada wartawan, Kamis (13/06).

Basarah mengklaim memang penentuan susunan kabinet adalah hak prerogatif presiden. Namun tetap harus dikoordinasikan dengan rekan koalisi. Dan sampai saat ini belum ada pembahasan terkait hal itu.

Selain itu, menurut Basarah info soal Jokowi menawarkan jatah menteri ke Gerindra tidak pernah disampaikan langsung oleh Jokowki, namun dari pihak kubu sebelah.Oleh karena itu, informasi tersebut tidak valid.

Soal bagi-bagi jabatan menteri parpol pendukung di koalisi, PDIP yakin Jokowi akan memberikan tempat lebih bagi PDIP sebagai partai pengusung utama JKMA (Jokowi-Maruf Amin). Ditambah lagi PDI Perjuangan menjadi partai yang memperoleh suara terbanyak pada pemilu legislatif kemarin.

“Apalagi berdasarkan hasil survei membuktilan loyalitas kader kader PDI Perjuangan memenangkan JKMA. Sudah sepatutnya PDI Perjuangan mendapatkan apresiasi tertinggi dari Jokowi,” kata Basarah.

Ditanya soal berapa jumlah dan siapa saja calon menteri yang disiapkan PDI Perjuangan, Basarah masih merahasiakannya. Menurutnya kewenangan soal siapa dan berapa jumlah jatah menteri ada di pimpinan tertinggi partai. “Jadi nama-nama calon kabinet menjadi wewenang dan keputusan Ketua Umum PDI Perjuangan,” tutupnya.

Sebelumnya Jubir BPN Andre Rosiade menyatakan bahwa Jokowi telah membuka jalan bagi Gerindra untuk bergabung ke pemerintah, bahkan ia secara terbuka mengatakan posisi menteri telah ditawarkan Jokowi ke Gerindra. Namun pernyataan Andre Rosiade tersebut dianggap tidak valid bagi banyak pimpinan di TKN Jokowi-Maruf Amin. (Hari-www.harianindo.com)