Harian IndoJakarta – Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menilai negara Indonesia adalah negara hukum yang tunduk kepada undang-undang, bukan kepada yang lain.
Hal ini dikatakan Moeldoko menanggapi sejumlah rekomendasi Ijtima Ulama III yang salah satunya yakni mendesak KPU untuk mendiskualifikasi pasangan capres dan cawapres nomor urut 02, Jokowi-Maruf Amin.
“Kita ini sudah ada konstitusi, ada Undang-undang. Ada ijtima itu gimana ceritanya, negara ini kan negara hukum bukan negara Ijtima,” kata Moeldoko di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (2/5/2019).
Menurut mantan Panglima TNI ini, meski negara memberikan kebebasan kepada setiap warga negara untuk menyampaikan pendapatnya, namun aspirasi tersebut harus sesuai dengan konstitusi.
“Jadi jangan disimpangkan kanan kiri. Itu saja pakai pedoman, jelas-jelas negara berdasarkan hukum, bukan berdasarkan Ijtima, itu harus jelas,” ucap Moeldoko.
“Saya harus berani ngomong jelas, karena kalau tidak nanti negara ini menjadi babaleot enggak karu-karuan,” imbuhnya.
Moeldoko juga enggan menanggapi permintaan Imam Besar Front Pembela Islam (FPI), Habib Rizieq agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) menghentikan penghitungan real count.
“Jangan membuat sesuatu yang membingungkan masyarakat. Ikuti semua ketentuan konstitusi. UU Pemilu dilahirkan oleh semua partai politik, masa sekarang udah dijalankan baru ribut, ini gak fair dong,” ujar Moeldoko.
“Jadi menurut saya ikuti hal-hal yang sudah disepakati bersama. Tentang prosesnya ada sedikit hal yang kurang, ya itu tanggung jawab kita untuk memperbaiki, bukan terus meniscayakan pekerjaan-pekerjaan KPU dan Bawaslu,” pungkasnya.
(samsularifin – www.harianindo.com)
