Harian IndoJakarta – Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menyarankan para bupati pendukung Jokowi mengikuti langkah Bupati Mandailing Natal (Madina) Dahlan Hasan Nasution yang mengundurkan diri karena suara Jokowi-Ma’ruf kalah di wilayahnya.
“Sebaiknya diikuti oleh bupati-bupati di Sumatera Barat, karena hampir semua bupati di Sumatera Barat mendukung Jokowi, dan semua orang tahu. Di situ moral publiknya,” kata Juru Debat BPN Prabowo-Sandi, Saleh Daulay, kepada wartawan, Senin (22/4/2019).
Terkait hal ini, Direktur Program Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf, Aria Bima, menilai saran tersebut tidak benar.
“Itu ngawur!” kata Aria Bima, Senin (22/4/2019).
Menurut Aria, dukungan kepala daerah atau tokoh masyarakat kepada pasangan calon presiden dan wakil presiden tidak ada hubungannya dengan jabatan yang dipegangnya.
“Saya tidak setuju. Urusan mundur-memundur ini nggak ada hubungannya. Jadi kalau ada tokoh masyarakat yang kebetulan bupati mendukung capres-cawapres, itu adalah urusan pribadi bukan urusan jabatan,” kata Aria.
Namun demikian Aria setuju bila kepala daerah mundur karena gagal melaksanakan penyerapan anggaran, penyerapan Dana Alokasi Khusus (DAK) atau Dana Alokasi Umum (DAU).
“Itu malah perlu mundur. Tapi kalau soal Pilpres, soal Pileg, nggak ada urusannya dengan Bupati,” tandas Aria.
(samsularifin – www.harianindo.com)
