Harian IndoJakarta – Mantan komisioner Komnas HAM Natalius Pigai menilai Presiden Jokowi telah merusak sejumlah warisan yang telah dibangun Gus Dur saat masih menjabat sebagai presiden.
Beberapa warisan yang dimaksud seperti hak asasi manusia, demokrasi, kebebasan sipil, NU yang independen, hingga sistem binomial militer.
“Namun, ketika Joko Widodo membuka pintu agar militer memasuki ruang sipil tentu saja melawan dan menentang komitmen Gus Dur. Saya menyaksikan Kementerian Transmigrasi mengembalikan 18 perwira militer yang telah menduduki jabatan sipil yang saat itu panglima TNI adalah Wiranto. Itulah perintah Gus Dur kepada Menteri Transmigrasi Alhilal Hamdi,” kata Pigai melalui keterangan tertulisnya, Jumat (22/3/2019).
Pigai juga menyoroti soal kebebasan warga sipil untuk berpendapat dan berpikir, yang menurutnya saat ini menjadi dibatasi.
“Berbagai penangkapan terhadap para ulama dan aktivis tentu saja menentang paradigma berpikir Gus Dur,” ujar Pigai.
“Dan juga, media mainstream yang dikuasai oleh para kelompok kapitalis diintervensi untuk dijadikan sebagai alat pembungkaman, penyampaian informasi artikulator kepentingan penguasa, alat propaganda penguasa untuk melestarikan kekuasaan. Tentu saja bertentangan dengan jiwa dan spirit Gus Dur,” tambahnya.
Selain itu, perjuangan Gus Dur membawa NU kembali pada Kittah NU 1926 menjadi sangat berbeda di era pemerintahan Jokowi.
“Sangat kontras sekali dengan saat ini, meskipun Joko Widodo bukan orang NU, banyak orang menduga Joko Widodo terlihat semacam memanfaatkan Banser dan NU struktural untuk kepentingan politiknya termasuk merusak Ukhuwah Islamiah (umat Islam lainnya), Insaniah (kami orang Papua, saya, Rocky Gerung,) dan bahkan Wathoniah,” kata Pigai.
“Termasuk Ketua Umum Said Aqil secara organisatoris Ketua Rois Am dan Ma’ruf Amin tidak boleh berpolitik dan bertentangan dengan Kittah NU 1926. Kecuali kalau mereka memutuskan masuk PKB,” sambungnya.
Pigai juga menjelaskan bahwa Jokowi tidak memiliki hubungan historis dengan NU, sehingga warga NU bebas untuk memilih calon presidennya.
“Tetapi lebih khusus Prabowo Subianto yang telah puluhan tahun dekat dengan ulama, Gus Dur pun pernah menitipkan untuk warga NU dengan menilai keikhlasan Prabowo untuk bangsa dan negara, apalagi calon yang diusung melalui hasil itjima’ ulama,” ucapnya.
“Maka tidak ada jaminan semua suara NU ke Joko Widodo. Oleh karena Joko Widodo adalah seorang Abangan yang mencomot atribut warga NU dan menentang legasi Gus Dur maka dapat dimaklumi seandainya mayoritas warga NU menghukum Joko Widodo dengan tidak memilihnya pada tanggal 17 April 2019,” pungkasnya.
(samsularifin – www.harianindo.com)
