Harian IndoJakarta – Wakil Presiden Jusuf Kalla menghadiri temu alumni Ikatan Pendidikan dan Latihan Kependidikan Nasional (IKA PIMNAS) Lembaga Administrasi Negara. Dalam pidatonya, JK menekankan bahwa pejabat di Indonesia diawasi pekerjaannya oleh banyak lembaga.
Temu alumni IKA PIMNAS tersebut dihadiri oleh sejumlah pejabat eselon satu hingga eselon 2 lintas kementerian. JK mengatakan setidaknya ada 7 lembaga yang mengawasi kerja pejabat dalam melaksanakan birokrasi.
“Karena itu maka memang kita juga semua, Anda semua diawasi luar biasa. Tidak ada negara yang pengawasnya kepada (pejabat) 7 macam pengawasan. Dirjen mengawasi, kemudian BPK mengawasi serta mengaudit, BPKP, ada KPK, ada polisi, ada jaksa, sekarang tambah lagi ada Ombudsman. Semua mengawasi,” kata JK di Gedung LAN, Jakarta Pusat, Selasa (5/2/2019).
JK mengatakan, dalam menjalankan birokrasi, para pejabat harus berhati-hati melakukan tugasnya. JK menyebut pejabat di tingkat eselon satu hingga dua lebih banyak berperan dalam pengambilan keputusan di pemerintahan.
Ia bercerita, dalam pengambilan keputusan, Presiden meminta pertimbangan oleh menteri terkait. Setelahnya, menteri membuat catatan atau memo kepada para bawahannya. Hal tersebut biasanya untuk mengkaji apakan rancangan keputusan sesuai dengan aturan dan UU yang berlaku.
“Sering ada pertanyaan siapa sebenarnya pengambil keputusan di negeri ini? Siapa yang menjalankan negeri ini? Banyak yang mengatakan tentu Pak Presiden yang utama, (lalu) menteri. Tapi sebenernya yang mengambil keputusan banyak diambil itu oleh eselon 1 eselon 2,” jelas JK.
“Setiap Presiden mau ambil keputusan, tanya menteri (agar) dikaji. Menteri pasti, bikin memo lagi kepada eselon satu sekjen atau dirjen akankah ini sesuai UU aturan yang berlaku,” ujarnya.
Baca juga: AHY Berikan Tanggapan Terkait Kasus Narkoba yang Menjerat Andi Arief
JK meminta para ASN yang hadir untuk dapat tertib, berhati-hati dalam memberikan saran maupun rekomendasi dalam pengambilan keputusan. Sebab, saat ini, banyak faktor yang bisa mempengaruhi proses pengambilan keputusan.
“Karena itulah dalam komptensi ini bagaimana eselon 1, eselon 2 tertib daripada ASN untuk tetap pengambilan keputusan atau menyarankan pengambilan keputusan,” katanya.
“Pengaruh daripada masyarakat dari LSM, atau media kadang-kadang sangat bepengaruh dalam pengambilan keputusan,” jelasnya. (Tita Yanuantari – www.harianindo.com)
