Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengatakan, insiden kebakaran kapal di Pelabuhan Muara Baru diduga disebabkan oleh banyaknya pelanggaran di sekitar pelabuhan. Ia menyebutkan, banyak pelaku usaha yang memperbaiki kapal di sekitar pelabuhan tersebut.
“Kejadian ini timbul karena banyaknya pelanggaran di pelabuhan Muara Baru. Banyak kapal-kapal melakukan docking, perbaikan dan pembangunan di pelabuhan. Padahal, itu untuk keluar masuk landing ikan. Itu kan dari ledakan gas,” ujar Susi Pudjiastuti di Bandung, Senin (25/2/2019).
Meski demikian, Susi Pudjiastuti mengatakan, pihaknya akan melakukan investigasi atas insiden tersebut. Berdasarkan penyelidikan sementara, ada 34 kapal yang terbakar pada 23 Februari 2019 ini.
Dari 34 kapal itu, menurut Susi Pudjiastuti, sepuluh di antaranya teridentifikasi sebagai kapal ilegal. “Dari 34 kapal sepuluh tidak terdaftar di mana-mana. Namanya ada tapi tidak terdaftar,” katanya.
Lebih jauh Susi Pudjiastuti menyebutkan bahwa pihaknya tidak akan memberi ganti rugi kepada pemilik kapal-kapal yang terbakar. Pasalnya, kapal-kapal tersebut merupakan milik perusahaan besar.
“Yang punya sistem korporasi. Harusnya mereka punya sistem security-nya sendiri. Kalau yang nyebut nelayan, itu salah,” kata Susi Pudjiastuti.
Seperti diketahui kebakaran kapal di Pelabuhan Muara Baru terjadi sejak Sabtu sore, 23 Februari 2019. Sebanyak 115 petugas dan 21 mobil diterjunkan untuk menjinakkan api.
Baca juga: Susi Pudjiastuti Imbau Pemerintah Vietnam Segera Layangkan Permintaan Maaf
Namun, api kembali muncul di Ahad pagi 24 Februari 2019. Dinas Pemadam Kebakaran DKI Jakarta memperkirakan sekitar 34 kapal yang bersandar di Pelabuhan Muara Baru hangus terbakar.
Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) Kementerian Perhubungan, Ahmad sebelumnya mengatakan kebakaran terjadi sekitar pukul 15.30 WIB dari salah satu kapal penangkap ikan. Api terus menjalar ke kapal penangkap ikan lainnya yang berdekatan sehingga sebanyak 16 unit kapal penangkap ikan ikut terbakar di Pelabuhan perikanan yang dikelola oleh KKP. (Tita Yanuantari – www.harianindo.com)