Harian IndoJakarta – Sejumlah organisasi masyarakat (Ormas) yang ada di Jakarta rencananya akan mendapat bagian dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta. Harapannya dana yang akan diberikan tersebut dapat membantu Pemerintah Provinsi DKI untuk membenahi kampung-kampung kumuh.
Monumen Nasional (Monas) DKI Jakarta
Pelaksana tugas Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) DKI Jakarta Taufan Bakri mengaku rencana tersebut sedang dalam proses bersama dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
Taufan mengatakan ormas merupakan aset yang harus diberdayakan. Selain itu, mereka merupakan perwakilan dari masyarakat. Perkiraannya, sekitar 20% dari kas daerah akan digunakan untuk program tersebut.
“Untuk awal, 20% yang bisa kita lemparkan ke masyarakat,” kata Taufan saat ditemui di depan Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (14/02/2019).
Baca juga : MA Tolak Kasasi yang Diajukan Hizbut Tahrir Indonesia
Lebih lanjut Taufan menjelaskan bahwasanya hal tersebut tidak lah melanggar aturan. Sebab menurutnya dana untuk ormas dalam program swakelola juga sudah diatur dalam Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa.
Taufan menjelaskan bahwasanya ada empat tipe swakelola, antara lain mengamanatkan pemerintah untuk langsung mengerjakan program, menunjuk pemerintah daerah dan kementerian/lembaga mengerjakan bersama-sama, hingga memungkinkan pemda mengajak ormas maupun masyarakat melaksanakan program pemerintah.
Untuk tipe yang terakhir, setidaknya ada sekitar 1.000 ormas yang ada di Jakarta. Namun dalam catatannya hanya sebanyak 300 ormas yang masih aktif. Ormas-ormas inilah yang nanti diberikan keleluasaan mengajukan proposal program sesuai kebutuhan, semisal pembangunan jalan atau pelatihan.
“Ini yang kita dorong untuk mereka bisa aktif dalam mengelola dana APBD kita ke depan. Jadi anggaran menetes sampai ke bawah,” jelasnya.
(Muspri-www.harianindo.com)
