Jakarta – Pada (29/1/2019) pagi tadi, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) tampak meninjau beberapa titik kemacetan di wilayah Ibukota DKI Jakarta. Akan tetapi, JK ternyata melihat kumuhnya Jakarta khususnya di belakang Jalan MH Thamrin dan kawasan Tanjung Priok.
“Kalau kita lewat Jalan Thamrin (dari helikopter) ini tidak beda dengan Singapura, begitu ke belakang Jalan Thamrin, atau ke Tanjung Priok itu sama dengan daerah atau kota-kota lain kayak Kalkuta, Bangladesh, kayak Manila, atau ya kumuhlah,” kata JK di Kantor Wapres, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Senin (28/1/2019).
Awalnya, JK hanya menyoroti soal titik kemacetan di Jakarta. Akan tetapi, JK mengaku heran dengan kumuhnya Ibukota DKI Jakarta tersebut.
“Kita (naik helikopter) ingin sama-sama untuk melihat di mana daerah macet. Kita bukannya hanya soal kemacetan, kenapa kumuh Jakarta ini? bagaimana cara dia tidak kumuh? Taruhannya harus ke atas semuanya (pembangunan),” ujarnya.
Kemudian, JK menugaskan kepada Gubernur DKI Jakarta untuk memuat rencana tata ruang wilayah (RT/RW) guna menata kawasan DKI Jakarta. Penataan juga harus menyesuaikan dengan sinkronisasi antarmoda transportasi di DKI, seperti KRL, MRT, LRT, hingga busway.
“Seminggu lapor saya (buat RT/RW), sebulan lapor lagi. Lihat prinsip pokoknya dulu, di mana nyambungnya itu, khususnya DKI sebenarnya, karena DKI yang paling besar,” imbuhnya.
JK menilai, rencana tata ruang wilayah dalam jangka panjang harus membuat masyarakat kurang mampu tinggal di dalam kota. Sedangkan, masyarakat yang mampu, tinggal di luar kota Jakarta.
“Prinsipnya yang kurang mampu tinggal di daerah dekat tempat kerjanya (dalam kota) bukan soal di tengah kota, dekat tempat kerjanya. Kalau yang mampu, punya mobil, punya apa, biar tinggal agak jauh dari tempat kerjanya tidak apa-apa,” tuturnya.
“Tapi kalau yang (kurang) mampu ini gajinya cuma Rp 3 juta, tapi habis transportasi Rp 500 ribu per bulan atau Rp 600 ribu per bulan, dia tidak bisa keluar dari kemiskinan,” imbuhnya.
(Ikhsan Djuhandar – www.harianindo.com)