Harian IndoJakarta – Mantan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Muhammad Said Didu menuding Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDDT) meminta kepada BNI untuk membiayai kunjungan kerja Presiden Jokowi ke Kabupaten Garut, Jawa Barat.
Hal ini diungkapkan Said Didu melalui postingannya di akun Twitter @saididu, pada Jumat (18/1/2019). Dalam postingannya, Said Didu mengunggah sebuah surat pemberitahuan dari Kemendes PDDT kepada Bupati Garut.
Terkait hal ini, melalui keterangan tertulisnya, pihak BNI menjelaskan bahwa kunjungan kerja Presiden Jokowi ke Garut terkait dengan kerja sama antara Kemendes PDDT dengan BNI untuk mengembangkan BUMDES di seluruh Indonesia.
“Terkait kerjasama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI (Kemendesa) dengan BNI memang selama ini ditujukan untuk keperluan pembangunan dan pemberdayaan Masyarakat Desa. Kemendesa bekerja sama dengan BNI bertujuan untuk mendorong pembentukan dan pengembangan BUMDES di seluruh Indonesia sehingga seluruh program yang masuk ke desa benar-benar didukung oleh kelembagaan ekonomi yang kuat di desa seperti BUMDES,” tulis pernyataan resmi BNI, Minggu (20/1/2019).
Dalam kegiatan tersebut, akan dilakukan pelatihan pengelola BUMDES untuk menjadi Agen46, dimana BNI dapat memanfaatkan BUMDES tanpa harus membuka cabang atau unit baru yang membutuhkan biaya tinggi.
BNI juga akan memberikan KUR kepada mitra usaha BUMDES yang ada di desa-desa, yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat di Garut, yang bekerjasama dengan beberapa instansi seperti program Kewirausahaan Petani, Program Mekar Naik Kelas, Kegiatan Mengawal Musim Tanam Okmar 2018/2019, serta Kegiatan Serap Gabah.
(samsularifin – www.harianindo.com)
