Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut pemerintah tengah melakukan kajian terkait rencana menaikkan remunerasi (gaji) bagi kepala daerah. Menurutnya rencana ini sudah disampaikan kepada Presiden Joko Widodo.
Menteri Keuangan Sri Mulyani
Hal ini menanggapi pernyataan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo yang menyebut kecilnya gaji menjadi alasan banyak kepala daerah terseret korupsi. Sri Mulyani menyebut apa yang disampaikan Ketua KPK menjadi masukan bagi pemerintah.
“Kita melakukan kajian, kita juga menyampaikan kepada Bapak Presiden karena Bapak Presiden juga memiliki concern yang sama,” kata Sri Mulyani ditemui di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Rabu (5/12/2018).
Dirinya menambahkan rencana kenaikan gaji kepala daerah masih harus melihat berbagai hal sebelum diputuskan oleh pemerintah pusat. Termasuk implikasinya terhadap penyelenggaraan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Nanti kajian itu kalau sudah selesai pasti disampaikan tentu kita akan lihat bagaimana implikasinya terhadap penyelenggaraan (APBN). Namun memang sampai saat ini, seluruh remunerasi, tunjangan dalam hal ini perlu untuk diperbaiki secara sistematik keseluruhannya,” jelas dia.
Baca juga: Anies Baswedan Tegaskan Punya Cara Jitu Terkait Komentar Pedas Netizen
Adapun kajian mengenai kenaikan gaji kepala daerah akan dilakukan secara lengkap dan menyeluruh. Termasuk bagaimana pemerintah melihat bagaimana beban tugas dan tanggung jawab dari para wali kota, bupati, maupun gubernur sebagai kepala daerah.
“Sehingga memang sudah saatnya untuk dibenahi dengan baik. Jadi kalau ada masukan dari KPK tentu ini adalah salah satu hal yang sangat baik yang akan kita pakai juga,” pungkasnya. (Tita Yanuantari – www.harianindo.com)
