Ankara – Turki mengingatkan Amerika Serikat bahwa penjatuhan kembali serangkaian sanksi ekonomi terhadap Iran dapat berujung menjadi sesuatu yang “berbahaya.” Sanksi AS terhadap Iran ini difokuskan pada sektor perminyakan dan perbankan.
Menteri Luar Negeri Turki Mevlut Cavusoglu
Sanksi kembali dijatuhkan AS usai Presiden Donald Trump menarik diri dari perjanjian nuklir 2015. Meski menjatuhkan sanksi, AS masih membolehkan delapan negara — termasuk Turki — untuk terus berbisnis dengan Iran.
“Meski kita meminta pengecualian dari Amerika Serikat, kita juga mengatakan kepada mereka bahwa menyudutkan Iran bukan tindakan bijak. Mengisolasi Iran itu bisa menjadi sesuatu yang berbahaya, dan menghukum warganya juga bukan tindakan adil,” ujar Menteri Luar Negeri Turki Mevlut Cavusoglu sebagaimana diberitakan AFP pada Rabu (7/11/2018).
Dia menambahkan Turki menentang penjatuhan kembali sanksi ekonomi terhadap Iran. Ankara menilai sanksi tidak akan menelurkan hasil positif apapun dari sebuah masalah.
“Saya rasa ketimbang sanksi, pendekatan dialog akan lebih berguna,” sebut Cavusoglu. Efek dari penjatuhan kembali sanksi AS kepada Iran sudah mulai berlaku sejak Senin kemarin.
Penjatuhan kembali sanksi telah membuat Iran geram. Presiden Iran Hassan Rouhani menegaskan negaranya akan “menghindari sanksi ilegal dan tidak adil” Washington.
Baca juga: Proyek Reaktor Nuklir Pertama Arab Saudi Siap Dirilis
Sementara itu, Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo mengatakan sanksi ini adalah yang terberat dalam sejarah. Ia berharap sanksi ini dapat menjadikan Iran berubah “180 derajat.”
Sejumlah tim inspektur Perserikatan Bangsa-Bangsa mengatakan Iran telah tunduk pada perjanjian nuklir 2015 — Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) — yang disepakati Iran serta beberapa negara. JCPOA didukung kekuatan Eropa, Rusia, Tiongkok dan disegel oleh Resolusi dewan Keamanan PBB. (Tita Yanuantari – www.harianindo.com)
