Harian IndoJakarta – Insiden foto bersama pose satu jari di penutupan IMF-World Bank 2018 berbuntut panjang, kali ini Menteri Koordinator (Menko) Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dilaporkan ke Bawaslu.
Pelapornya ialah Dahlan Pido selaku masyarakat yang mana dalam pelaporannya ia melampirkan pemberitaan media sebagai bukti. Ia menuding Luhut dan Sri Mulyani melakukan perbuatan yang melanggar Undang-undang.
“Undang-undang pemilu itu nomor 1 tahun 2017 itu ada pelanggarannya. Pasal 282 dan 283 sanksinya ada di pasal 547. Isinya Pejabat negara dilarang melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu, itu poinnya. Sanksinya pasal 547, 3 tahun penjara pidana dan denda 36 juta,” ungkap Dahlan di kantor Bawaslu.
Seperti yang telah dikabarkan sebelumnya, pose satu jari itu terjadi saat penutupan IMF-World Bank (WB) Meeting di Bali akhir pekan lalu. Saat itu Luhut bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, bos IMF Christine Lagarde, Presiden Bank Dunia Jim Yong Kim, dan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo berpose bareng di atas panggung.
Luhut tampak bergaya satu jari dan dia mengajak Christine Lagarde, yang sebelumnya berpose dua jari, berganti menjadi satu jari. Lagarde kemudian sempat mengganti pose menjadi satu jari. Saat itu Sri Mulyani sambil tertawa menjelaskan soal pose nomor urut di Pilpres 2019 itu. Sri Mulyani mengatakan ‘two for Prabowo and one for Jokowi’.
(Ikhsan Djuhandar – www.harianindo.com)
