Palembang – Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menjelaskan bahwa rakyat boleh memberikan kritikan pedas kepada lembaga kepresidenan, namun tidak boleh menyerang DPR.
Menurut politisi PKS ini, lembaga kepresiden memiliki kuasa, sedangkan DPR tidak.
“Boleh menyerang lembaga Kepresidenan, atau sebut kabinet bohong, sebab mereka punya power. Yang tidak boleh itu menyerang DPR dan lembaga pengadilan seperti hakim karena mereka lemah tidak ada kekuasaan,” kata Fahri, dalam acara “Ngopi Bareng Deklarasi Gerakan Arah Baru Indonesia (GARBI) di Palembang, Sumatera Selatan, Minggu (14/10/2018).
Pernyataan ini dilontarkan Fahri saat menjawab pertanyaan dari salah seorang peserta diskusi, Ketua Kelompok Emak-Emak Sumatera Selatan.
Menurut pengakuan ibu tersebut, dirinya sering diserang karena hendak menyampaikan kebenaran.
“Jadi bu, boleh mengkritik lembaga Kepresidenan. Polisi juga sekarang baik-baik, kalau ditangkap malamnya dikasih nasi goreng,” kata Fahri bercanda.
Fahri juga menambahkan, pemerintah seharusnya tidak perlu terlalu reaktif terhadap kritikan dengan menangkap mereka-mereka yang ‘vocal’.
“Tidak boleh pemerintah itu dikritik sedikit ditangkap. Kalau pemerintah menghendaki klarifikasi dia punya semua hal, panggungnya Presiden itu punya kemampuan mem-bully, semua mendengar,” ujar Fahri.
“Jadi dia ingin mengklarifikasi pakai panggungmu, jangan pakai kekuasaan, jangan takut pakai diskusi seperti ini tidak ada yang terluka,” tambahnya.
Menurut pandangan Fahri, presiden memang digaji untuk mendengarkan kritikan pedas dari masyarakat.
“Kalau nggak ada seperti ini, Anda digaji untuk mendengar yang pedes-pedes, begitu cara kerjanya demokrasi, banyak yang belum paham. Emak-emak yang berjuang perlu semacam keberanian, dulu Bung Karno ngga ada TV atau Radio, ketika mau berpidato,” tandasnya.
(samsul arifin – www.harianindo.com)
