Harian IndoDenpasar – Sebanyak 300 lebih perwakilan anggota, kader, dan pengurus DPD serta DPW Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Provinsi Bali, menyatakan mundur, pada hari Jumat (28/9/2018).
Mereka memutuskan untuk menanggalkan atribut PKS karena kecewa dengan keputusan DPP PKS yang dinilai arogan dengan mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Perubahan Pengurusan Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah (DPTW) Bali Periode 2015-2020.
PKS Bali menganggap SK tersebut tidak sesuai prosedur kepartaian, dan tanpa musyawarah.
Menurut mantan Ketua DPW PKS Bali, H Mujiono, SK DPP PKS memicu kekecewaan seluruh kader dan pengurus PKS di Bali.
“Kami bekerja maksimal selama 18 tahun PKS tumbuh di Bali. Namun karena tidak akomodatif, tidak ada sedikitpun pemberitahuan baik yang melantik maupun yang dilantik ini masalah bagi saya,” kata Mujiono di Markas PKS di Jalan Tukad Yeh Ho III No.1 Denpasar, Jumat (28/9/2018).
“Ini menyangkut harga diri pribadi saya sebagai ketua umum sebelumnya dan harga diri sebuah organisasi yang memiliki Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga (AD / ART) tetapi diinjak-injak sendiri oleh pengurus yang namanya DPP PKS dengan alasan yang tidak diketahui,” lanjutnya.
Mujiono juga menambahkan, DPP PKS telah menunjukkan sikap otoriter dengan melanggar AD/ART serta melakukan persekusi terhadap kader yang dituduh tidak loyal.
“Sikap dan tindakan pimpinan PKS berbeda jauh dengan nilai-nilai Islam yg menjadi identitas PKS selama ini,” ujar Mujiono.
“Pembelahan Pimpinan PKS sejak 2016 secara sistematis, konflik dan pemecatan di dalam tubuh PKS yang membuat PKS kehilangan kekuatannya, khususnya menghadapi pemilu 2019,” pungkasnya.
(samsul arifin – www.harianindo.com)
