Harian IndoJakarta – Meski secara resmi telah memutuskan untuk mendukung pasangan Prabowo-Sandiaga Uno pada Pilpres 2019 mendatang, namun Partai Demokrat (PD) tetap memberikan lampu hijau bagi kadernya di Papua untuk mendukung calon presiden petahana Joko Widodo.
“Tidak ada sanksi (untuk Lukas Enembe), kan saya sudah jelakan barusan bahwa memang ada daerah yang akan kami berikan dispensasi khusus, mengingat di sana kader kami pun, seperti Papua, 92 persen menginginkan berkoalisi dengan Pak Jokowi,” kata Kadiv Advokasi Hukum Ferdinand Hutahean di kediaman SBY, Jalan Mega Kuningan, Jakarta Selatan, Minggu (9/9/2018).
Kebijakan yang diambil PD ini juga bertujuan untuk mengamankan suara pemilihan legilatif pada 2019 mendatang.
“Kami hormati itu, jadi kami tidak mau juga mengorbankan kader kami di sana yang nantinya jadi tidak dipilih rakyat pada saat pileg karena garis politiknya harus utuh ya. Jadi ada dispensasi, nanti kami akan pikirkan formulanya seperti apa yg tepat. Tapi jangan meninggalkan dukungan kepada Pak Prabowo sebagai capres yang telah kami dukung secara resmi,” jelas Ferdinand.
Ferdinand juga menambahkan, dalam rakorda yang digelar PD Papua, sebagian besar kader di sana lebih menginginkan untuk berkoalisi dengan Jokowi daripada Prabowo.
“Kami sedang pikirkan memang karena di sana (Papua) kader-kader kami mayoritas waktu melakukan rakorda memang menginginkan berkoalisi dengan Pak Jokowi. Tetapi secara umum dari 34 provinsi yang melakukan rakorda, ada 23 provinsi yang meminta berkoalisi dengan Pak Prabowo,” ungkap Ferdinand.
Seperti diketahui sebelumnya, Gubernur Papua Lukas Enembe yang juga merupakan kader PD menegaskan, seluruh kader Demokrat di Papua menyatakan dukungannya kepada Jokowi.
“Saya sudah sampaikan kepada Pak Sekjen (Demokrat), ini semua kader Demokrat baik bupati, semua dukung Jokowi. Sudah saya kasih tahu begitu,” ujar Lukas di kompleks Istana Negara, Jakarta, Rabu (5/9/2018).
Karena itu, Lukas menyatakan siap menerima sanksi dari partai atas pilihan politiknya.
“Kita bilang Jokowi ya Jokowi,” tegasnya.
(samsul arifin – www.harianindo.com)
