Harian IndoLabuhanbatu – Bupati Labuhanbatu Utara Khaerudinsyah Sitorus menjadi salah satu saksi yang diperiksa KPK terkait kasus dugaan suap dalam usulan dana perimbangan keuangan daerah pada RAPBN Perubahan Tahun Anggaran 2018.
Usai diperiksa penyidik KPK, Khaerudinsyah mengakui bahwa ia dikonfirmasi soal terkait proposal Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Ia menyebut proposal yang diajukan tersebut terkait proyek Rumah Sakit Umum Daerah di Labuhanbatu Utara.
“Rumah sakit umum, RSUD namanya,” ujar Khaerudinsyah usai diperiksa di Gedung KPK, Jakarta, Senin (20/8/2018).
Menurut dia, proyek senilai puluhan miliar rupiah itu sudah berjalan. “(Alokasi dana resmi) memang Rp 30 miliar. Sudah-sudah, (sekarang) sedang dikerjakan,” ucap Khaerudinsyah.
Khaerudinsyah menjalani pemeriksaan untuk melengkapi berkas salah satu tersangka, yakni Yaya Purwanto sebagai Kasie Pengembangan Pendanaan Perumahan dan Permukiman pada Ditjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu. Namun ia mengaku tidak mengenal sosok Yaya.
Menurutnya, setiap dinas telah dibebankan pekerjaannya masing-masing. Sehingga ia mengaku tak tahu apabila kemudian ada penyelewengan dalam proses pengajuan proposal usulan dana daerah itu.
“Sudah ada urusannya masing-masing itu kan dinasnya. Kami enggak tahu tuh,” imbuhnya.
Baca juga: MUI Angkat Bicara Terkait Perdebatan Jatuhnya Hari Raya Idul Adha
Mengenai adanya perintah untuk memberikan sejumlah uang untuk memuluskan anggaran proyek tersebut, Khaerudinsyah menampiknya. “Enggak ada perintah, enggak ada, enggak ada, kami enggak perintahkan itu,” ujar dia Khaerudinsyah.
Dalam kasus ini, Yaya selaku PNS dari Kemenkeu merupakan satu dari empat orang tersangka. Yaya ditetapkan sebagai tersangka bersama anggota Komisi XI DPR Amin Santono, seorang pihak swasta bernama Eka Kamaludin, dan seorang kontraktor bernama Ahmad Ghiast. (Tita Yanuantari – www.harianindo.com)
