Harian IndoJakarta – Mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyebutkan, ada sekitar 100 juta rakyat miskin di Indonesia pada masa pemerintahan Presiden Jokowi saat ini. Hal tersebut dikatakan SBY berdasarkan data dari Bank Dunia.
Menjawab pernyataan tersebut, Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan Nufransa Wira Sakti melalui akun Facebooknya menjelaskan bahwa metode perhitungan yang dipakai tidak benar.
Menurut Frans, perhitungan poverty line atau garis kemiskinan yang dilakukan Bank Dunia tidak menggunakan kurs yang saat ini berlaku, namun berdasarkan nilai tukar yang memperhatikan paritas daya beli, yakni sebesar Rp 5.639.
“Perhitungan yang dilakukan adalah tidak benar. Untuk perhitungan poverty line, Bank Dunia tidak menggunakan nilai tukar kurs dolar sebagaimana yang dipakai dalam kurs sehari-hari. Dalam penghitungan tersebut disampaikan bahwa kursnya Rp 13.300, sedangkan Bank Dunia dalam penghitungannya menggunakan nilai tukar sebesar Rp 5.639 untuk tahun 2018 ini. Nilai tukar ini berbeda karena memperhatikan Purchasing Power Parity (PPP),” jelas Frans.
Sedangkan menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan di Indonesia berada diangka 9,82% atau sekitar 25,96 juta jiwa. Angka ini jauh lebih kecil dari jumlah yang disebutkan SBY.
“Untuk Indonesia garis kemiskinan 1,9 dolar PPP untuk tahun 2018 setara dengan 321.432 rupiah per kapita per bulan dan ini berarti 1,9 PPP angka kemiskinan untuk Indonesia adalah 4,6% dan jumlah orang yang di bawah garis kemiskinan adalah sekitar 12,15 juta jiwa. Sedangkan angka kemiskinan nasional Indonesia yang baru dikeluarkan BPS menunjukkan angka 9,82% dengan jumlah orang miskin sebesar 25,95 juta jiwa,” papar Frans.
Frans menambahkan, alasan Bank Dunia menggunakan garis kemiskinan berdasarkan PPP dan garis kemiskinan nasional di masing-masing negara karena untuk memonitor kemampuan suatu negara menanggulangi kemiskinan esktrem dan untuk melihat profil dari permasalahan kemiskinan negara tersebut.
“Garis kemiskinan PPP digunakan untuk memonitor sampai sejauh mana dunia secara keseluruhan pada jalur yang tepat (on track) dalam menanggulangi kemiskinan ekstrem. Sedangkan dalam melihat permasalahan kemiskinan, profil dan apa yang diperlukan dalam mempercepat pengentasan kemiskinan di suatu negara, Bank Dunia menggunakan garis kemiskinan yang digunakan otoritas statistik negara tersebut,” terangnya.
Terakhir, Frans menegaskan bahwa Bank Dunia selalu menggunakan data dari BPS untuk membuat laporan terkait angka kemiskinan.
“Laporan Bank Dunia tentang kemiskinan dan ketimpangan di Indonesia seperti ‘Making Indonesia Work for the Poor’ (2006) maupun Indonesia Rising Divide (2015) sepenuhnya menggunakan garis kemiskinan BPS,” pungkasnya.
(samsul arifin – www.harianindo.com)
