Harian IndoJakarta – Dalam Pilpres 2019 mendatang, PKS membuka opsi abstain apabila kader yang diusungnya tak dipilih menjadi cawapres pendamping Prabowo Subianto. Partai Demokrat yang kini ikutserta bergabung dalam koalisi Prabowo, menilai bahwa opsi tersebut sebagai jurus dan taktik yang lumrah dilakukan dalam politik.
“Dalam lobi-lobi politik, apa yang disampaikan PKS itu lumrah, mengeluarkan jurus dan taktik. Lumrah dalam negoisasi politik. Memang harus gitu, tidak boleh nyerah,” ujar Kadiv Advokasi dan Bantuan Hukum PD Ferdinand Hutahaean saat dihubungi detikcom, Rabu (1/8/2018).
Menurut Ferdinand, masih terdapat perbedaan pendapat pada partai-partai koalisi pendukung Prabowo. Hal tersebut menyangkut cawapres untuk mendampingi sang mantan Danjen Kopassus itu.
“Memang masih ada perbedaan pendapat di cawapres, tidak mudah menyelesaikannya,” kata Ferdinand.
Meski demikian, Ferdinand merasa yakin bahwa PKS pada akhirnya tidak akan abstain dan tetap masih berada di koalisi ini. Ferdinand pun mengimbau kepada partai-partai koalisi menyerahkan seluruh keputusan cawapres kepada Prabowo.
“Dari pada berlarut-larut kita serahkan ke Pak Prabowo saja. Sampai sekarang isu yang jadi bahasan cawapres, kalau debat-debat terus tidak akan tuntas karena semua partai ingin kadernya jadi wakil,” ucapnya.
Diketahui, PKS mengungkap masih belum adanya kesepakatan soal cawapres Prabowo hingga saat ini. Gerindra-PAN-PKS dan Ketum PA 212 Slamet Maarif semalam, Selasa (31/7/2018), mengadakan pertemuan untuk membahas soal cawapres sekaligus soal perkembangan terbaru koalisi yakni masuknya Demokrat ke kubu mereka.
(Ikhsan Djuhandar – www.harianindo.com)
