Harian IndoJakarta – Presiden Jokowi telah menandatangani Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 15 Tahun 2018 soal hari libur nasional yang diberikan pada saat pelaksanaan Pilkada Serentak 27 Juni 2018.
Terkait hal ini, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menyatakan ketidaksetujuannya.
“Saya termasuk yang kurang setuju. Masak pilkadanya di Papua, orang Aceh harus libur. Lah urusannya apa?” kata Fahri kepada wartawan saat ditemui di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (26/6/2018).
Menurut Fahri, seharusnya hari libur diberikan kepada warga di 171 daerah yang menggelar Pilkada 2018 saja.
“Harusnya libur itu di tempat yang terkena pilkada saja. Yang nggak kena pilkada republik ini panjang. Kecuali kita mau bikin peraturan dari awal. Nanti kalau begitu, nanti pilkada kepala desa di kampung saya nanti semua orang minta libur juga. Janganlah begitu-begitu,” kritik Fahri.
Fahri juga mengkritik orang dekat di lingkaran Jokowi yang disebutnya tidak mengerti administrasi.
“Dari awal kita tahu presiden kurang teliti. Saya kira inner circle presiden ini kurang fokus mungkin. Kebanyakan pengin kampanye,” ujarnya.
(samsul arifin – www.harianindo.com)
