Harian IndoJakarta – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah menandatangani Peraturan Gubernur (Pergub) 58 Tahun 2018 tentang pengelolaan reklamasi yang telah diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi DKI. Peraturan tersebut ditandatangani Anies pad tanggal 4 Juni 2018 kemarin.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan
Dilansir Merdeka, Kamis (14/06/2018), Pergub 58 Tahun 2018 adalah Pergub tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi dan Pengelolaan Reklamasi Pantai Utara Jakarta. Dalam pergub tersebut juga disebutkan detail pekerjaan yang harus dilakukan oleh Badan Koordinasi dan Pengelolaan Reklamasi.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono mengapresiasi untuk Anies. Menurutnya peraturan tersebut sebagai tanda jika mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu sepakat melanjutkan reklamasi.
“Saya menghargai dan saya apresiasi berarti Pak Anies sudah setuju adanya reklamasi,” kata Gembong saat ditemui di Jakarta, Kamis (14/06/2018).
Baca juga : Koalisi Nelayan Kecam Modus Anies Lanjutkan Reklamasi
Gembong mengatakan bahwa pada akhirnya mantan Rektor Paramadina itu menerbitkan aturan untuk membahas kelanjutan pengerukan laut itu. Meski sebelumnya diketahui sempat melakukan penolakan keras terhadap pembuatan 17 pulau buatan di Teluk Jakarta.
Gembong juga menambahkan bahwa ia merasa bingung dengan sikap yang diambil oleh Anies saat ini dimana pihak Pemprov DKI Jakarta telah melakukan penyegelan terhadap Pulau D. Menurutnya, upaya penyegelan tersebut tidak berarti apa-apa.
“Sekarang coba, pasca penyegelan Anies datang ke Pulau D. Setelah penyegelan Anies enggak berbuat apa apa. Jadi intinya penyegelan itu sekedar cari sensasi publik aja,” pungkasnya.
(Muspri-www.harianindo.com)
