Harian IndoJakarta – Partai Golkar menilai bahwa gerakan #2019GantiPresiden telah menabrak regulasi ihwal pelarangan Car Free Day (CFD) digunakan untuk aksi politik. Hal itu menimbulkan kesan kalau para pegiat gerakan tersebut sengaja memanfaatkan momentum CFD untuk mencari massa.
Pelarangan kegiatan politik di area CFD tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2016 tentang Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) yang menyatakan area CFD harus bebas kegiatan politik. Oleh karena itu, kegiatan tersebut dinilai tidak akan menarik simpati masyarakat sekitarnya.
“Kalau kampanyenya tidak menunjukkan rasa simpatik, melanggar aturan dan memaksakan kehendak bagaimana rakyat mau percaya,” kata Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan ketika dihubungi, Minggu (06/05/2018).
Ace mengatakan bahwa sudah jelas juga siapa dalang aksi di belakang kegiatan itu adalah partai politik yang kontra dengan pemerintahan Joko Widodo (Jokowi). Sehingga, omong kosong bila mereka mengatakan kalau gerakan itu bukan kegiatan politik.
Baca juga : Gerakan 2019 Ganti Presiden Sudah Punya Grup WhatsApp Untuk 34 Provinsi
Sayangnya Ace enggan menyebutkan identitas partai politik yang dimaksud tersebut. Sebab menurutnya publik sudah bisa menilai parpol mana saja yang pro dan kontra dengan pemerintahan Jokowi.
“Ditambah dengan peserta deklarasinya jelas afiliasi politiknya anti terhadap Pak Jokowi. Kan kita tahu siapa dibalik gerakan itu dan berasal dari partai apa,” jelasnya.
Ace menegaskan bahwa Partai Golkar meyakini kalau gerakan itu tak akan mempengaruhi elektabilitas Jokowi. Sebab, banyak pihak yang beranggapan kalau aksi itu telah menabrak regulasi ihwal pelarangan Car Free Day (CFD) digunakan untuk aksi politik.
“Saya yakin dengan kegiatan yang tidak simpatik ini tidak akan mempengaruhi terhadap elektabilitas Pak Jokowi,” pungkasnya.
(MUspri-www.harianindo.com)
