Malang – Situasi politik di Indonesia menjadi semakin memanas. Hal itu terlihat dari semakin gencarnya gerakan kampanye tanda pagar #2019GantiPresiden yang dilakukan masyarakat secara luas. Gerakan tersebut juga terlihat saat Peringatan Hari Buruh 1 Mei 2018 kemarin.
Melihat fenomena tersebut, politisi senior Partai Golkar Akbar Tandjung mengatakan bahwa itu merupakan hal yang wajar. Menurutnya gerakan itu merupakan bagian dari proses demokrasi yang tidak menginginkan Presiden Joko Widodo kembali menjabat di periode kedua.
“Iya kan orang boleh saja punya pendapat bahwa dia tidak mendukung pada calon Presiden yang ada. Demokrasi kan wajar saja,” katanya saat menghadiri Simposium Nasional oleh Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Malang di UMM Inn, Kota Malang, Selasa (10/04/2018).
Meski begitu, mantan Ketua Umum Partai Golkar itu menilai, gerakan #2019GantiPresiden di media sosial tidak serta merta bisa mengganti Jokowi sebagai Presiden. Terlebih lagi, Jokowi juga sudah memastikan diri untuk maju kembali dalam Pilpres 2019 dengan dukungan sejumlah partai.
Baca juga : Libatkan Keluarga, Sekjen PDIP Sebut Menteri Rini Telah Langgar Perintah Jokowi
“Tapi kalau semangat tadi yang dikatakan #2019GantiPresiden, dia bisa saja mau pemimpin yang baru silakan saja. Tapi tidak menutup orang yang sudah mendapatkan dukungan yang besar. Kalau Pak Jokowi kan sudah dukungan yang besar. Sudah memenuhi persyaratan,” jelasnya.
Ia menilai bahwa pihak-pihak yang menginginkan pergantian Presiden seharusnya tidak hanya membangun gerakan #2019GantiPresiden. Melainkan juga harus mempersiapkan tokoh yang bisa menyaingi Jokowi di Pilpres 2019 mendatang.
“Kalau dia memang mau mengganti Pak Jokowi sebagai presiden. Dia siapkan saja tokoh yang memiliki elektabilitas yang tinggi sehingga tokoh itu yang akan menang jadi presiden,” pungkasnya.
(Muspri-www.harianindo.com)