Jakarta – Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno pernah membawa hasil riset dari Bank Dunia soal ketimpangan kekayaan di Indonesia.
Saat itu, Sandiaga Uno yang masih menjadi calon wakil gubernur DKI Jakarta, membawa sebuah cetakan riset berjudul ‘Ketimpangan yang Semakin Lebar’, ketika menghadiri konsolidasi di kediaman Prabowo, di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan pada 10 Maret 2017 lalu.
Buku tersebut bergambar wajah 2 anak kecil hitam putih pada sampulnya. Satu anak tersenyum, sedangkan yang lainnya tanpa ekspresi. Ada simbol ‘sama dengan’ yang diberi warna merah dan putih, menyerupai bendera Indonesia.
Dari situs resmi Bank Dunia, riset tersebut dipublikasikan Bank Dunia pada Maret 2016.
Meski tidak secara khusus menyoroti soal kepemilikan tanah di Indonesia, namun dalam laporan itu menawarkan solusi untuk mengatasi ketimpangan kekayaan.
“Pengentasan kemiskinan mulai stagnan, dengan penurunan yang mendekati nol pada tahun 2014. Ketimpangan pendapatan naik dengan cepat dan hampir sepertiganya berasal dari ketimpangan kesempatan,” tulis Country Director World Bank for Indonesia, Rodrigo A Chaves, dalam kata pengantar laporan tersebut.
Tidak disebutkan di sana soal segelintir orang kaya di Indonesia yang menguasai hampir setengah dari lahan di Indonesia. Namun ada pembahasan soal 10 persen orang Indonesia terkaya yang menguasai 77 persen dari seluruh kekayaan di Indonesia.
“Sepuluh persen orang Indonesia terkaya menguasai sekitar 77 persen dari seluruh kekayaan di negeri ini. Satu persen orang terkaya bahkan memiliki separuh dari seluruh kekayaan, menempati posisi tertinggi kedua (bersama Thailand) setelah Rusia dari 38 negara. Ini berarti pendapatan dari aset keuangan dan fisik dinikmati lebih sedikit rumah tangga di Indonesia dibandingkan di banyak negara lain,” demikian yang tertulis di dalam laporan tersebut.
Lantas pertanyaannya, apakah hasil riset Bank Dunia ini yang digunakan oleh Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto dan mantan Ketua MPR Amien Rais saat menyebutkan bahwa 70 persen lebih lahan di Indonesia dikuasai hanya oleh kurang dari 1 persen penduduk Indonesia?
“Bank Dunia mengiyakan, 1 persen rakyat Indonesia menguasai hampir 40 persen kekayaan Indonesia, ini adil atau tidak?” kata Prabowo dalam pidatonya di Hotel Bumi Wiyata, Jalan Margonda, Depok, Minggu (1/4/2018).
“Di pasal 33 (UUD 1945) Ayat 3, ‘bumi, air dan kekayaan alam, diatur oleh negara’. Tidak benar tanah 80 persen dikuasai (rakyat), (tapi) 1 persen,” ujar Prabowo.
(samsul arifin – www.harianindo.com)