Harian IndoJakarta – Partai Demokrat mengaku merasa sangat terganggu dengan pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang meminta agar Demokrat bertanggungjawab terhadap korupsi proyek e-KTP saat SBY masih memerintah.
“Ya kalau dibilang mengganggu ya sangat mengganggu,” ujar Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan saat dihubungi, Jumat (23/3/2018).
Karena itu menurut Syarief Hasan, wacana koalisi antara PDIP dan Demokrat perlu dipertimbangkan kembali karena dalam koalisi setiap partai harus saling menghargai.
“Kita kan harus saling menghargai. Koalisi itu harus saling menghargai,” ucapnya.
“Kita kan bilang, ini kan kemungkinan. Kemungkinan itu kan bisa iya, bisa tidak. Lihat saja nanti,” terangnya.
Di sisi lain, Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Arteria Dahlan, persoalan koalisi dan kasus hukum merupakan dua hal yang berbeda sehingga antara PDIP dan Demokrat masih dimungkinkan untuk membangun koalisi.
“Itu adalah dua hal yang terpisah. Politik itu kan sangat dinamis dan sangat dewasa. Tidak mungkin karena ada noda seperti ini tiba-tiba kita berhenti,” ucap Arteria Dahlan.
Seperti diketahui sebelumnya, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto meminta agar pemerintahan SBY dan Mendagri Gamawan Fauzi untuk bertanggung jawab soal kasus korupsi e-KTP yang disahkan pada saat itu.
(samsul arifin – www.harianindo.com)
