Harian IndoJakarta – Maruf Amin selaku Ketua Majelis Ulama Indonesia membeberkan kabaran mengenai Presiden Joko Widodo yang memang setuju untuk memberikan grasi kepada Abu Bakar Baasyir. Namun justru Baasyir yang menolak untuk mengajukan grasi.
“Karena kalau minta grasi (artinya) mengakui kesalahan,” ujar Maruf, Selasa, 6 Maret 2018.
Tak hanya Maruf Amin, Guntur Fattahillah selaku kuasa hukum Baasyir mengatakan hal senada yakni “Sampai dengan malam ini Ustad (Baasyir) tidak mau,” katanya.
“Biasanya, kalau ustad sudah bilang tidak mau, tidak pernah berubah. Prinsip dan pendirian beliau kuat,” lanjutnya.
Selain itu Guntur juga ungkapkan penilaiannya mengenai status Baasyir yang seharusnya diganti menjadi tahanan rumah lantaran dirinya yang sudah renta sehingga sering sakit-sakitan dan perlu adanya perawatan dari pihak keluarga.
“Presiden dan para ahli hukum pidana serta hukum tata negara tentu lebih paham dan tahu cara yang terbaik untuk meringankan hukuman Ustad Baasyir,” katanya.
Namun sayangnya pernyataan tersebut langsung dijawab oleh Ade Kusmanto selaku Kepala Bagian Humas Direktorat Jenderal pemasyarakatan yang mengatakan bahwa “Baasyir sudah mendapatkan hukuman tetap. Dia divonis 15 tahun penjara. Jadi tidak bisa menjadi tahanan rumah,” ujarnya.
(Ikhsan Djuhandar – www.harianindo.com)
