Harian IndoBogor – Pihak Kepolisian Resor (Polres) Bogor diketahui telah melakukan pengamanan terhadap orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) selama 11 hari lamanya, mulai dari hari Senin (12/2/2018) hingga Kamis (22/2/2018) silam. Ketika itu, mereka berhasil mengamankan sekitar 100 orang ODGJ yang ada di wilayah Kabupaten Bogor.
“ODGJ yang diamankan kemudian dimandikan dan diberi makan. Penanganan untuk ODGJ perempuan dilakukan Polwan, begitupun sebaliknya,” ujar Kepala Satuan Lalu Lintas (Kasatlantas) Polres Bogor AKP Hasby Ristama, Jumat (23/2/2018).
Lantas, Polres Bogor yang bekerja sama dengan Dinas Sosial Kabupaten Bogor dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) meminta untuk dicarikan profil keseratus ODGJ tersebut menggunakan data mambis atau sistem identifikasi multibiometrik otomatis.
“Setelah data berupa asal daerah dan alamat diketahui, Polres Bogor memanggil pihak keluarga untuk menjemput. Kemarin pun ada yang dari Palembang ke sini untuk bertemu kembali anggota keluarganya yang sudah lama hilang,” ujar Hasby.
Menurut Hasby, program pengamanan ODGJ tersebut dimaksudkan agar jangan sampai mereka terkena fitnah orang-orang yang tidak bertanggung jawab dan menjadi kambing hitam. Program ini, Hasby menambahkan, dilakukan untuk memanusiakan manusia itu sendiri. Pasalnya, masyarakat sudah banyak yang kehilangan humanismenya dan membuat ODGJ seperti orang terbelakang.
“Justru orang-orang seperti ini yang harus kita kasihi dan tolong karena bagaimana pun juga kita sebagai manusia harus membantu sesama,” katanya.
Di sisi lain, Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Bogor, Dian Mulyadiansyah, menuturkan bahwa masalah ODGJ ini sebenarnya isu sosial yang sudah terjadi sejak lama. Namun, belakang ini, keberadaan mereka seolah-olah mengancam komunitas tertentu, sehingga kembali timbul ke permukaan dengan intensitas isu yang lebih tinggi.
Meski demikian, namun Dian memastikan, pihaknya telah melakukan tindakan sinergi dengan berbagai pihak terkait untuk menangani ODGJ di lapangan. Termasuk di antaranya, pihak kepolisian, dinas kesehatan, kecamatan dan rumah sakit jiwa.
“Kami juga mengajak Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) selaku pelaksana jaminan kesehatan nasional, tuturnya ketika dihubungi, pada Ahad (25/2/2018).
(Ikhsan Djuhandar – www.harianindo.com)
