Jakarta – Maraknya penyerangan terhadap ulama belakangan ini menjadi perhatian Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Untuk itu, PPP bahkan telah menerjunkan tim pencari fakta ke lapangan.
Menurut Ketua Umum PPP, Romahurmuziy (Rommy), tim pencari fakta memberikan sejumlah laporan terkait penyerangan yang diduga dilakukan secara sistematis dan simultan.
“Antara lain adalah bahwa setelah dilihat sistematika yang terjadi, ada 20 penyerang, 15 diidentifikasi sebagai gila, itu pertama tidak mungkin sebuah kejadian dengan modus yang relatif sama, tidak mungkin itu terjadi berulang-ulang dalam waktu yang relatif simultan kalau bukan sebuah desain. Artinya, ini bukan kebetulan,” kata Rommy, Rabu (22/2/2018).
PPP lantas melakukan analisa terhadap laporan dari tim dan mencoba untuk mencari tahu siapa sutradara di balik peristiwa-peristiwa tersebut..
“Nah, persoalannya adalah siapa mereka? Ada dua, apakah itu dari kelompok berkuasa atau kelompok yang pernah berkuasa. Kelompok berkuasa itu bisa luas artinya, bukan berarti pemerintah, tapi orang-orang yang memiliki kekuatan, orang-orang yang memiliki kekuatan melakukan tindakan sistematis dan terencana,” beber Rommy.
“Karena ini kejadiannya sama dengan ketika menjelang Soeharto jatuh, tahun ’96, ’97 banyak ustaz-ustaz kampung, kiai-kiai langgar, yang waktu itu dituduh sebagai dukun santet, dan kemudian dihabisi,” ujarnya.
Namun demikian, dugaan analisa bahwa penguasa saat ini yang melakukannya sepertinya tidak tepat karena saat ini pemerintahan dipegang sipil sehingga tidak ada untungnya memancing dengan cara tersebut.
“Nah, yang sekarang, apakah analisis itu tepat kalau diterapkan kepada pemerintahan yang berkuasa? Tidak tepat. Kenapa? Karena memang pemerintahan hari ini pemerintahan sipil, sehingga tidak ada untungnya pemerintahan hari ini atau komponen pemerintahan hari ini melakukan tindakan-tindakan yang memancing… menepuk air didulang terpercik muka sendiri. Sehingga tidak mungkin bagian dari pemerintahan sekarang ini,” ulas Rommy.
“Artinya, siapa mereka? Mereka adalah yang pernah menjadi orang kuat di republik ini, siapanya tentu polisi, aparat intelijen harus menggali lebih jauh fakta dan apa di balik fakta,” imbuhnya.
PPP menduga peristiwa tersebut memang sengaja didesain untuk memunculkan kesan bahwa pemerintahan saat ini tidak kompeten mengurus keamanan, sehingga dibutuhkan pemimpin yang memiliki kemampuan menjaga situasi tetap kondusif.
“Nah, apakah itu kemudian bagian dari (upaya) pengisian bursa cawapres Pak Jokowi atau justru membangun imaji akan perlunya kepemimpinan yang seperti itu berdiri sendiri menjadi presiden yang akan datang, nah tentu waktu nanti yang akan menilai,” tuturnya.
(samsul arifin – www.harianindo.com)