Harian IndoJakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan kekecewaannya terhadap kementerian atau lembaga yang tidak bisa merencanakan penggunaan anggaran dengan matang. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya revisi daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) hingga mencapai 52.400 dari sekitar 26.000 satuan kerja (satker) di kementerian atau lembaga di seluruh Indonesia.
Menurut Sri Mulyani, banyaknya revisi tersebut menunjukkan tidak adanya perencanaan yang matang sehingga penggunaan dana tersebut juga berpotensi tidak efektif.
“Ini artinya setiap satker revisi (DIPA). Waktu Anda membuat perencanaan anggaran, yang penting saya dapat duitnya dulu, nanti belakangan saya pikirin uangnya untuk apa, how bad that habit is,” kata Sri Mulyani saat memberikan sambutan dalam Rapat Koordinasi Nasional Pelaksanaan Anggaran Kementerian/Lembaga Tahun 2018 di gedung Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Rabu (21/2/2018).
Fakta ini menurut Sri Mulyani justru menunjukkan mereka tidak menghargai uang yang dengan sudah payah dihimpun dari masyarakat guna kepentingan rakyat pula.
“Jelek sekali, jelek sekali kelakuan dan kebiasaan itu. Berarti kita tidak hormati uang itu kita kumpulkan dari rakyat untuk kembali ke rakyat,” jelas Sri Mulyani.
Sri Mulyani bahkan mengancam tidak akan memberikan anggaran atau memotongnya bagi kementerian/lembaga yang melakukan revisi DIPA paling banyak.
“Yang melakukan revisi sangat sering, tahun depan tidak usah dikasi anggaran. Anda tidak bisa merencanakan anggaran, kenapa saya harus kasih anggaran?” tandasnya.
(samsul arifin – www.harianindo.com)
