Jakarta – Hasibullah Ilyas selaku Anggota DPRD DKI Jakarta kali ini mengungkapkan bahwa persoalan banjir di ibu kota bukan hanya tanggung jawab pemerintah provinsi.
Dalam Prime Talk hari Selasa lalu, dirinya mengungkapkan bahwa “Zaman Fauzi Bowo banjir cepat surut karena ada banjir kanal barat dan timur, era Jokowi dan Ahok pembebasan lahan Ciliwung untuk normalisasi kali, tapi di tahun Gubernur Anies ini pencegahannya tidak ada,”
Dirinya menilai bahwa Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC) DKI Jakarta sudah sangat siap memasang turab di bantaran kali Ciliwung, namun hingga banjir kadung datang Pemprov DKI belum siap.
“Pembebasan lahan itu kewajiban pemerintah tapi masih terbengkalai karena gubernur fokus mengurusi yang lain. Setelah banjir baru ribut,” katanya.
Sedangkan di sisi lain, Jehansyah Siregar selaku Pakar Tata Ruang mengatakan bahwa permasalahan ini tidak bisa hanya diserahkan ke Dinas PU dan Pengairan saja namun juga perlu campur tangan Ditjen Cipta Karya dan dinas terkait lainnya.
Menurut Jehan, selama ini pemerintah terkesan longgar dalam memberikan izin penggunaan wilayah untuk bisnis properti sementara kewajiban menyediakan lahan relokasi dampak peremajaan kampung di sekitarnya diabaikan.
“Tentu akan jadi problem besar ketika permukiman beralih ke area baru. Strateginya salah kalau hanya pembebasan lahan. APBD DKI berapa banyak untuk pembebasan lahan,” ungkap Jehan.
“Jadi langkah-langkah mengatasi banjir saat ini belum memadai,” jelasnya.
(Ikhsan Djuhandar – www.harianindo.com)