Jakarta – Presiden Joko Widodo mengumpulkan para gubernur dan Ketua DPRD dari 34 provinsi di Istana Negara, Jakarta, Selasa (23/1/2018). Jokowi mengingatkan agar para gubernur dan Ketua DPRD tidak membuat kebijakan sendiri-sendiri.
Setiap kebijakan yang dibuat harus selaras dengan kebijakan pemerintah pusat. “Perlu saya ingatkan namanya otonomi daerah itu bukan federal, kita adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hubungan pusat, provinsi kabupaten, kota masih satu garis,” kata Jokowi.
Jokowi mengingatkan, saat ini pasar Indonesia bisa bersaing dengan negara lain karena kekuatan pasar nasionalnya. Kalau bukan karena pasar nasional yang besar, daya saing Indonesia akan lebih rendah.
Indonesia bukan jadi pasar besar tunggal yang besar, tapi terpecah jadi pasar yang kecil sebanyak 34 provinsi. “Oleh karena itu, provinsi, kabupaten dan kota kalau masing-masing mengeluarkan aturan sendiri-sendiri, regulasi sendiri-sendiri, standarnya sendiri-sendiri, apalagi prosedur sendiri-sendiri tanpa koordinasi, tak ada harmonisasi, yang terjadi adalah fragmentasi,” kata Kepala Negara.
Baca juga: Sandiaga Uno Angkat Bicara Terkait Robohnya Box Girder
Jokowi mengaku sudah mendapatkan keluhan dari para investor. Para investor merasakan pengalaman yang berbeda saat mengurus perizinan di tingkat pusat dan daerah.
“Dari sisi regulasi begitu mereka ngurus di pusat dan dilanjutkan ke daerah itu seperti masuk ke wilayah yang lain. Kenapa enggak bisa segaris? Mestinya kan sama. Kita kan dalam bingkai NKRI. Kok mendadak kayak masuk ke negara lain,” kata dia. (Tita Yanuantari – www.harianindo.com)
