Harian IndoJakarta – Penataan kawasan Pasar Tanah Abang kembali menimbulkan polemik, kali ini ratusan sopir angkot menggelar unjuk rasa di Balai Kota dan meminta Anies untuk membuka kembali Jalan Jatibaru Raya.
Kombes Halim Pagarra selaku Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya mengaku mengerti mengenai tuntutan para sopir angkot tersebut. Dirinya berkata bahwa “Itu salah satu dampak dari kebijakan pemerintah yang menutup jalan,”
Selain itu dirinya juga menilai bahwa dampak penutupan Jalan Jatibaru itu bukan hanya dirasakan sopir angkot. Pengguna jalan lain juga ikut mengeluh. Bahkan Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya telah membuat kajian yang mana hasilnya akan diserahkan kepada Anies pekan ini.
Dengan tegas, Halim berkata bahwa terdapat pelanggaran peraturan yakni Pasal 5 dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Selain itu, kebijakan ini melanggar Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. Bahkan kebijakan itu telah mengingkari aturan yang dikeluarkan pemerintah daerah, yaitu Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum.
Dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Pasal 63 disebutkan barang siapa melakukan kegiatan yang berakibat terganggunya fungsi jalan bisa dikenakan denda Rp 1,5 miliar atau penjara 18 bulan.
Halim menuturkan seharusnya pemerintah menyediakan tempat yang layak untuk para pedagang Tanah Abang tanpa harus mengorbankan jalan. “Kami juga berpihak kepada rakyat kecil,” ujarnya.
“Kebijakan menutup jalan untuk memfasilitasi PKL (pedagang kaki lima) merupakan kebijakan keliru dan melanggar peraturan.” pungkasnya.
(Ikhsan Djuhandar – www.harianindo.com)
