Jakarta – Kabar mengenai rencana pemerintah mengimpor beras sebanyak 500 ribu ton dari Thailand dan Vietnam akhirnya mengundang perhatian Sukamta selaku Sekretaris Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS).
Dirinya menilai bahwa ada keraguan pada keputusan Presiden Jokowi tersebut dimana memutuskan untuk mngimpor beras di saat musim panen besar.
Saat diwawancara, dirinya mengungkapkan jika “Bagaimana kajian dan validitas datanya sehingga tiba-tiba pemerintah mau impor beras? Pada siapakah pemerintah memihak, pada petani dan rakyatkah atau pada importir?”
Pejabat di Banggar DPR itu juga menilai bahwa stok beras di beberapa daerah surplus. Contohnya, kata Sukamta, di daerah pemilihannya di Yogyakarta.
Sukamta yang mengutip informasi dari Kepala Dinas Pertanian DIY Sasongko menyebut surplus beras di daerah berstatus khusus itu antara 200 ribu-250 ribu ton per tahun. Sementara produksi beras di DIY per tahun 920 ribu ton.
“Saya dukung daerah-daerah untuk surplus beras, termasuk di DIY ini, sehingga tidak perlu beras impor,” tegasnya.
“Jangan ujug-ujug mau impor beras. Kasihan juga para petani kita kalau beras hasil panennya nanti harganya anjlok karena masuknya beras impor,” pungkasnya.
(Ikhsan Djuhandar – www.harianindo.com)
