Harian IndoJakarta – Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengatakan bahwa Pemprov DKI siap untuk mengembalikan uang bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) sebesar Rp 483 miliar yang telah dibayar pengembang pulau reklamasi.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan
“Kami siap (mengembalikan) dan kami memiliki argumentasi hukum yang kuat. Oleh karena itu, kami yakin untuk menjalankan proses ini dengan langkah-langkah selanjutnya,” kata pria yang akrab disapa Sandi ini beberapa waktu yang lalu.
Mendengar hal tersebut, Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra angkat bicara. Yusril mengatakan bahwa Pemprov DKI Jakarta akan merugikan masyarakat kalau sertifikat HGB itu batal dan akhirnya membayar ganti menggunakan APBD ke pengembang.
“Pemprov dapat uang dari mana? Itu harus dibicarakan dengan DPRD. Kalau dibilang siap membayar kembali pasti pakai uang APBD,” kata Yusril, Sabtu (13/01/2018).
Baca juga : Pemprov DKI Bisa Dituntut Bila Batalkan Sertikat Pulau Reklamasi
Mengetahui tanggapan dari Yusril, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ikut menimpali. Anies mengatakan bahwa tidak akan menggunakan APBD untuk mengembalikan uang yang telah diberikan pengembang pulau reklamasi kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.
Anies bahkan mengatakan bahwa pengembalian uang tersebut adalah sebuah hal mudah bagi Pemprov DKI Jakarta.
“Pemprov DKI dalam hal terkait pajak dan lain-lain akan dengan sangat mudah sekali mengembalikan pajak, enggak ada masalah sama sekali dan bukan pakai APBD,” kata Anies seperti yang dilansir dari Kompas, Minggu (14/1/2018).
Anies menambahkan, pihaknya akan menggunakan uang pajak yang telah diberikan pengembang sehingga tidak mengganggu APBD.
“Tapi, ya uang ini dikembalikan dari pembayaran pajak mereka dan pajak itu masih ada catatan. Namun, tidak akan saya jelaskan di sini sekarang,” ujar Anies.
“Kami akan jelaskan lengkap bahwa pajak yang masuk secara sekonyong-konyong itu banyak catatan,” sambungnya.
(Muspri-www.harianindo.com)
