Jakarta – Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk pembiayaan partai politik yang relatif kecil menjadi salah satu alasan tingginya angka korupsi yang terjadi di Indonesia. Oleh karena itu, pembiayaan partai melalui dana swasta atau dana publik harus di kedepankan.
Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto
“Saya pikir kedua opsi harus dibuka, kita belajar (sistem pembiayaan partai) dari negara lain,” kata Ketua Umum Partai Golongan Karya (Golkar) Airlangga Hartarto, Minggu (31/12/2017).
Airlangga juga memberikan contoh tentang sistem pembiayaan partai politik di Amerika Serikat. Airlangga mengatakan bahwa disana ada sistem bernama pork barrel dimana sistem tersebut mengalokasikan dana pemerintah untuk proyek lokal sesuai dengan daerah pemilihan anggota legislatif.
Kemudian selain itu ada pula calon presiden di Amerika yang bisa memakai dana dari pemerintah untuk kegiatan kampanye politik. Hal tersebut akan mempermudah mereka yang tidak punya cukup modal utuk terjun ke jabatan publik.
Sedangkan di Indonesia, Airlangga mengibaratkan jabatan publik seperti sebuah produk konsumsi.
Baca juga : Golkar Umumkan Calon yang Akan Diusung di Pilkada Jabar 2018
“Industri kecil sulit bersaing dengan perusahaan multinasional,” kata pria berusia 55 tahun ini.
“Mau pasang iklan saja mahal sekali,” sambungnya.
Akan tetapi Airlangga juga berharap bahwa seluruh aspek yang ada, baik partai politik maupun institusi pemerintahan lainnya, harus tetap mengedepankan transparansi dalam setiap penjalanan maupun pembahasan programnya. Menurut dia, konsultasi publik perlu dilakukan agar masyarakat memiliki rasa memiliki terhadap program-program tersebut.
“Dengan demikian rakyat merasakan kehadiran perwakilan mereka,” ujar dia.
(Muspri-www.harianindo.com)
