Jakarta – Reza Haryadi selalui Pengamat Politik dari UI akhirnya memutuskan untuk angkat bicara bahwa Anies-Sandi harus mematuhi hasil evaluasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang memutuskan untuk mencoret anggaran Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) dari Rencana Peraturan Daerah (Raperda) APBD 2018.
Reza menilai bahwa Kemendagri mengevaluasi berdasarkan aturan keuangan daerah dan itu sesuai kewenangan Kemendagrisebagai pembina pemerintah daerah (pemda) se-Indonesia.
Saat dihubungi media, dirinya mengatakan bahwa “Kemendagri memang punya fungsi menyelaraskan segala peraturan di tingkat propinsi dengan Undang-Undang yang berlaku,”
APBD 2018 dinilai Reza sudah subtantif karena menyangkut kredibilitas pemerintahan serta menghindari asumsi politik bahwa TGUPP era Anies-Sandi muncul karena pertimbangan akomodasi politik. Akibatnya TGuPP menjadi tidak substantif dalam pembangunan sehingga dihapus numenklaturnya.
“Kalau sudah begitu kan menyebabkan pemborosan anggaran. Jadi TGuPP itu barang haram di era Anies-Sandi,” kata Reza.
(Ikhsan Djuhandar – www.harianindo.com)